TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Darmadi Durianto mengatakan, program Bantuan Sosial (Bansos) menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan masyarakat kelas bawah. 

Meskipun dalam pelaksanaannya (penyalurannya) masih kerap terdengar berbagai macam kekurangan bukan berarti program tersebut harus ditiadakan.

Yang ada harusnya dibenahi baik dari sisi penyaluran maupun data para penerima agar tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Darmadi Durianto saat menanggapi efektivitas penyaluran bansos kepada masyarakat bawah.

"Bansos adalah amanah UUD 45. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok termasuk rakyat kecil. Saya kira kalau dihapus program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nantinya," kata Darmadi kepada wartawan, Rabu (3/1/2023).

Darmadi menegaskan, partainya justru mendorong agar penyaluran bansos tepat sasaran diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif.

"Segera bentuk Panja Efektifitas Penyaluran Bansos. Panja ini diperlukan dalam rangka fungsi pengawasan DPR. Jadi penyaluran bansos ke depannya perlu dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat. Jangan sampai program itu hanya dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu," tutur Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Darmadi juga memastikan, pihaknya di DPR berencana menginisiasi pembentukan panja sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat.

"Bansos kan gunakan uang rakyat jadi sudah jadi tanggung jawab kami selaku wakil rakyat untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar tepat sasaran. Oleh karenanya kami di Komisi 6 berencana membentuk panja efektifitas penyaluran bansos sesegera mungkin," imbuh Bendahara Megawati Institute itu.

Darmadi menilai, dengan adanya instrumen panja diharapkan mekanisme penyaluran Bansos yang dilakukan oleh 3 perusahaan yang ditunjuk Bulog  untuk mendistribusikan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia yaitu PT Pos Indonesia (BUMN) sebanyak 49 persen, PT JPL (Anak Usaha Bulog) sebanyak 10 % dan PT Yasa Artha Manunggal sebanyak 41% (Swasta) bisa lebih mudah dikontrolnya.

"Komisi 6 DPR berharap lewat Panja akan dengan mudah mengawasi distribusi bantuan pangan dari nilai Total 4 Bantuan Bansos senilai Rp 400 triliun tersebut. Jangan sampai di tengah gegap gempita pemilu ini, bantuan untuk rakyat yang membutuhkan banyak diselewengkan, ini harus kita jaga dan antisipasi," tegasnya.

Terakhir, Darmadi menegaskan, PDIP memiliki komitmen yang kuat jika sudah menyangkut kepentingan rakyat kecil.

Baca juga: Ketua Banggar DPR Sebut Bansos Hak Rakyat, Pemerintah Hanya Menyalurkan

"Bagi kami kepentingan wong cilik adalah skala prioritas yang mesti diperjuangkan secara totalitas termasuk soal program Bansos ini. Negara ini bukanlah negara yang menganut paham kapitalisme di mana rakyat yang tak berdaya dibiarkan berjuang sendirian. Bagi PDIP, bansos adalah program yang memiliki spirit dan nilai-nilai kegotongroyongan sebagaimana menjadi ciri khas bangsa ini yaitu saling bahu membahu dalam kondisi apapun," ucapnya.