Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin sore, 15 Januari 2024.
Mereka mendesak KPK di bawah kepemimpinan Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango segera menangkap buronan, eks caleg PDIP Harun Masiku.
Sebab, ICW menilai Harun Masiku telah terlalu lama menjadi DPO, yakni empat tahun.
Pantauan Tribunnews.com di lokasi, terdapat sejumlah atribut yang dibawa ICW.
Mulai dari kue ulang tahun bertuliskan "Tiba-tiba 4 Tahun" hingga ada poster seruan penangkapan Harun Masiku.
Ada empat orang yang mengenakan topeng bergambarkan masing-masing empat pimpinan KPK, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Johanis Tanak.
Masing-masing dari mereka membawa poster. Tulisannya "KPK takut diseruduk banteng?", "Kalau gak mau dan gak mampu tangkap buronan, mending mundur", hingga "Katanya kerja keras, tapi Harun Masiku 4 tahun masih buron".
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana yang mengomandoi aksi mengatakan, pihaknya ingin segera KPK menangkap Harun Masiku.
Dia berharap ada audit besar-besaran di internal KPK terkait upaya pencarian Harun Masiku.
"Kami juga mendorong agar KPK mau membuka diri untuk bekerjasama dengan Bareskrim Polri dan juga Interpol untuk menelusuri di mana sebenarnya keberadaan Harun Masiku," kata Kurnia di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).
Baca juga: Yusril Khawatir Kasus Firli Bahuri Picu Konflik Antara KPK dan Polri yang Bisa Ganggu Pemilu 2024
Kurnia menduga selama ini KPK tidak serius mencari Harun Masiku. Sebab ia mensinyalir ada upaya KPK melindungi politikus tertentu.
"Selama ini, masyarakat dan ICW mensinyalir kenapa KPK tidak mau untuk meringkus Harun Masiku karena kami meyakini dibalik Harun Masiku ada pejabat teras partai politik yang sepertinya ingin dilindungi oleh KPK," kata dia.
"Yntuk menjawab stigma negatif itu, maka kami mendorong agar Harun Masiku segera ditangkap dan diproses hukum," Kurnia menambahkan.