Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengakui pembahasan yang akan dilakukan seluruh anggota DPR RI dalam rapat beberapa waktu ke depan akan tidak berjalan efektif.

Kata Eddy hal itu didasari karena pada saat ini hingga beberapa waktu mendatang, Indonesia memasuki masa-masa Pemilu 2024.

Baca juga: Eddy Soeparno Sebut Produktivitas DPR Bukan Hanya Dilihat dari Kuantitas UU yang Dilahirkan

"Kita harus melihat bahwa untuk satu bulan yang akan datang tidak akan ada pembahasan yang efektif karena kita kan ada persiapan untuk pemilu," kata Eddy dalam sambungan telepon kepada Tribunnews, Rabu (16/1/2024).

Adapun agenda politik di masa pemilu 2024 ini mencakup mulai dari Pilpres, Pileg hingga Pilkada.

Bahkan kata dia, soal adanya kemungkinan pilpres berjalan dua putaran dengan melihat adanya tiga pasangan capres-cawapres yang maju pada tahun ini.

Baca juga: Eddy Soeparno Tanggapi Penilaian Formappi Soal Kinerja DPR: Membuat Undang-Undang Bukan Hal Mudah

Menurut Eddy, kondisi itu akan menyita banyak waktu para anggota DPR RI, terlebih bagi mereka yang kembali maju di pileg tahun ini.

"Agenda politik nya apa? Satu agenda politik nya itu katakan saja, pilpres dua putaran itu kan agenda politik juga, kemudian ada pilkkada 541 provinsi kabupaten dan kota itu juga agenda politik dan tentu itu akan menyita waktu tenaga dan pikiran dari anggota DPR yang ada gitu, meskipun tidak semuanya," beber Eddy.

Meski begitu, Eddy meyakini kalau setiap anggota DPR RI masih bisa bekerja dengan maksimal.

Terlebih, jabatan yang diemban saat ini merupakan mandat rakyat yang diberikan kepada para anggota dewan.

"Tetapi kita akan laksanakan fungsi kita fungsi legislasi yang diamanatkan kepada secara sebaik-baiknya," kata dia.

Sekjen PAN itu membeberkan untuk di Komisi VII sendiri kata dia, akan ada beberapa materi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) yang pembahasan masuk tahap akhir di masa sidang tahun ini.

Termasuk kata dia, finalisasi RUU Energi Baru Terbarukan dan RUU Tenaga Kerja Kelistrikan.

"Ya UU yang sekarang sedang kita finalisasi satu ada UU energi baru terbarukan terus kita juga ada rencana untuk melakukan revisi UU migas, terus ada juga rencana untuk revisi UU tenaga kerja kelistrikan," kata dia.