Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto akan bertemu dengan tokoh Nduga.

Hadi menyebut pertemuan itu akan membahas soal pembebasan pilot Susi Air yang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Baca juga: VIDEO Kapolda Papua Sebut Ada Pihak Ketiga di Kasus Penyanderaan Pilot Susi Air: Sengaja Menghambat

"Saya akan ketemu tokoh dari Nduga yang ada dua orang yang juga ingin membicarakan terkait dengan pilot Philips Martin ya," ucapnya kepada awak media di kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Hadi menambahkan pertemuan tersebut sebagai upaya membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Mudah-mudahan, kita doakan, dengan upaya kita itu sudah bebas tidak ada permasalahan lagi," tutupnya

Namun, Hadi tidak mengatakan siapa dua orang yang dimaksud.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menyebut ada pihak ketiga yang bermain dalam kasus penyanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Baca juga: Bertemu Polisi New Zealand, Kapolda Papua Sebut Ada Pihak Ketiga di Penyanderaan Pilot Susi Air

Hal tersebut disampaikan usai Kapolda bertemu dengan Atase Kepolisian New Zealand, di Polda Papua lama, Kota Jayapura, Senin (26/2/2024).

Pihak ketiga ini, kata Mathius, memanfaatkan isu penyanderaan tersebut untuk kepentingan kelompok dan pribadi dengan mengatasnamakan organisasi perjuangan Papua Merdeka.

Mathius menyebut pihak ketiga tersebut sengaja mengangkat isu Papua Merdeka ke pemerintahan New Zealand. 

“Ada pihak lain yang memang sengaja menghambat, menghalang-halangi supaya proses negosiasi yang sudah dilakukan dan mau menuju titik temu ini tidak berhasil,” jelasnya.

Meski begitu, Mathius mengatakan pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada pemerintah New Zealand yakni TNI-Polri tetap berkomitmen untuk membebaskan Kapten Philip.

Dalam hal ini, pihak New Zealand sepakat untuk mempercayakan pembebasan kapten Philips ke pemerintah Indonesia dan mengakui secara penuh bahwa Papua adalah bagian dari NKRI.