Menurut dia ada tiga alasan Jokowi akan sangat mudah mengambil alih Golkar sebagai kendaraan politiknya.

Pertama, Ketua Umum Partai Golkar saat ini Airlangga Hartarto memiliki persoalan hukum.

"Lalu (alasan kedua) Golkar juga biasa pragmatis, ketiga golkar juga sekarang ini sedang dikendalikan Jokowi, semua manut taat pada Jokowi," ucap Ujang.

4. Bukan Ketua Umum Tapi Dewan Pembina

Jokowi diperkirakan bakal diberi posisi dewan pembina bukan ketua umum jika pada suatu saat benar-benar bergabung ke Partai Golkar.

"Terkait masa depan politik Jokowi, semua kemungkinan masih berpeluang untuk terjadi. Boleh jadi bukan untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, tapi sebagai Dewan Pembina dan sejenisnya, yang membuat posisi Jokowi secara simbolik lebih senior ketimbang seorang ketua umum," kata Pengamat Politik Jannus TH Siahaan dalam pernyataannya yang dikutip pada Selasa (5/3/2024) dikutip dari Kompas.com.

"Untuk menjadi Ketum nampaknya cukup berat, karena posisi Jokowi sudah bukan lagi presiden setelah Oktober 2024 nanti. Tapi sebagai anggota dewan pembina, nampaknya peluang Jokowi sangat besar," lanjut Jannus.

Posisi sebagai Dewan Pembina dianggap lebih cocok dan sepadan dengan Jokowi mengingat dia adalah presiden.

Di sisi lain, sambung Jannus, jika Jokowi bergabung dan kemudian menduduki posisi ketua umum dikhawatirkan bakal menimbulkan gejolak di internal partai berlambang pohon beringin itu.

Sebab di dalam Golkar juga terdapat faksi-faksi politik.

"Walaupun meraih suara nomor dua terbanyak, di dalam Golkar sendiri kurang terlalu solid," ujar Jannus.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com