Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hengki, otak dibalik sistem pungutan liar (pungli) di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

Selain Hengki, KPK juga memanggil tujuh saksi lainnya, yakni Achmad Fauzi, ASN/Kepala Rutan KPK 2022–sekarang; Deden Rochendi, PNYD/Penugasan Pengamanan Rutan KPK; dan Agung Nugroho, PNYD/Staf Cabang Rutan KPK.

Baca juga: Dewas Kembali Gelar Sidang Etik Pegawai KPK yang Terlibat Pungli di Rutan

Kemudian, Ari Rahman Hakim, PNYD/Petugas Rutan KPK; Eri Angga Permana, ASN Kemenkumham/Staf Rutan KPK 2018; Mahdi Aris, Pengamanan Rutan KPK; dan Muhammad Abduh, Pengamanan Rutan KPK.

"Penyidikan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK, hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/3/2024).

Sosok Hengki yang disebut Dewan Pengawas (Dewas) KPK sebagai otak pungli di lingkungan Rutan KPK saat ini telah berstatus sebagai tersangka.

Baca juga: Hengki Otak Pungli di Rutan KPK Sudah Berstatus Tersangka

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

"Hengki sudah tersangka," ujar Tanak kepada wartawan, Rabu (6/3/2024).

Hengki bekerja di rutan KPK sejak 2017. Dia menjabat Koordinator Keamanan dan Ketertiban.

Hengki adalah eks Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sejak November 2022, Hengki tercatat bertugas di Sekretariat Dewan DKI Jakarta.

"Dia sudah pindah ke Pemda (DKI) kalau tidak salah. Tersangka dia. Kita tetap proses. Percaya, KPK tetap akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang dia memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang akan disangkakan," kata Tanak.

Kendati demikian, KPK belum menjelaskan lebih lanjut konstruksi kasus pungli tersebut. Termasuk sangkaan pasal kepada Hengki.

Adapun kasus pungli di rutan KPK terjadi dalam rentang periode 2016-2023.

Pungli kemudian mulai terstruktur sejak tahun 2018 disaat Hengki diperbantukan bekerja di Rutan KPK.

Baca juga: Pungli di Rutan KPK Ternyata Sudah Ada Sejak Tahun 2016

Disinyalir sosok Hengki yang memperkenalkan sistem "Korting" dan "Lurah" untuk mempermudah distribusi uang pungli. 

"Korting" adalah tahanan yang menjadi koordinator pengepul uang dari tahanan lain.

Sementara "Lurah" merupakan pegawai Rutan KPK yang menerima uang dari "Korting". 

Uang tersebut kemudian dibagikan "Lurah" ke pegawai rutan lainnya.

Kasus pungli ini melibatkan 93 pegawai KPK. Sebanyak 90 pegawai sudah disidang oleh Dewan Pengawas KPK dan dinyatakan terbukti melanggar etik.

78 pegawai disanksi minta maaf secara langsung dan terbuka.

Mereka kemudian diserahkan kepada Sekretariat Jendral KPK untuk proses selanjutnya.

Sementara 12 pegawai lainnya langsung diserahkan kepada Sekjen KPK.

Mereka dinilai turut terbukti tetapi tidak bisa dihukum etik Dewas.

Sebab, perbuatan pungli mereka terjadi sebelum Dewas terbentuk.

Meski demikian 90 pegawai itu akan diproses secara disiplin oleh KPK.

Sekjen KPK sudah membentuk tim untuk memprosesnya.

Selain itu, KPK juga sedang mengusut secara pidana kasus pungli tersebut. Sudah ada 10 tersangka yang dijerat penyidik.

Namun, KPK belum menjelaskan identitas tersangka maupun konstruksi perkara.

Total pungutan yang diterima para pegawai tersebut mencapai Rp6 miliar lebih. Ini terhitung dari tahun 2018 hingga 2023.

Salah satu modusnya ialah penyelundupan ponsel hingga makanan ke dalam Rutan KPK. Diduga tarifnya mencapai Rp10-20 juta.

Sementara tarif penggunaan HP per bulannya ialah Rp5 juta.