Laporan wartawan Tribunnews.com, Hasiolan Eko Gultom

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memberi arahan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk terus meningkatkan hasil kreatif dan capaian inovasi pada pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID).

Itu lantaran pada pengukuran IID tahun 2023, pada variabel hasil kreatif cenderung masih rendah.

Hal itu disebabkan karena capaian produk inovasi yang secara kuantitas juga masih rendah.

Demikian disampaikan, Yusharto saat menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Tematik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang mengusung tema "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan" secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN pada Selasa, 19 Maret 2024.

Dia melanjutkan, hasil kreatif dan capaian inovasi merupakan aspek penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam hal ini, Yusharto mengimbau agar Pemprov Sulbar bersinergi dengan sektor publik lainnya maupun pihak swasta hingga melibatkan masyarakat. Langkah tersebut perlu diambil guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan inovasi.

"Kolaborasi dengan berbagai pihak ini sangat memungkinkan daerah meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat menjadi solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi daerah, termasuk bagi Pemprov Sulbar," jelas Yusharto.

Baca juga: Indonesia Terancam Jadi Negara Gagal, Akademisi: Hal Ini Tidak Baik dan Harus Dikoreksi

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyampaikan agar Pemprov Sulbar memperhatikan tingkat kematangan inovasi yang dilaporkan kepada Kemendagri melalui BSKDN.

Dia berharap setiap indikator dalam pengukuran IID terus diperhatikan secara maksimal agar tidak ada yang terlewat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi sebaran kematangan inovasi daerah Provinsi Sulbar tahun 2023, terdapat 6,00 persen indikator yang masih tidak terisi atau tidak sesuai.

"Ke depan, setiap indikator dalam pengukuran ini harus betul-betul diperhatikan agar semua terpenuhi sesuai ketentuan. Tentu ini butuh koordinasi yang kuat di lingkup Pemprov Sulawesi Barat," ungkap Yusharto.

Berikutnya, Yusharto juga mengungkapkan mengenai jumlah inovasi Provinsi Sulbar berdasarkan urusan masih didominasi oleh inovasi bidang kesehatan dan pendidikan. Dirinya berharap, ke depan inovasi juga dapat dipenuhi bidang lainnya seperti bidang industri maupun pariwisata.

"Kami harap inovasi ini berasal dari berbagai urusan, termasuk urusan industri atau pariwisata yang melibatkan masyarakat, disamping inovasi dalam urusan kesehatan dan pendidikan juga terus diperkuat," pungkasnya. (*)