“Kita juga melakukan penapisan (filter) bentuk risiko yang ditimbulkan dalam hal kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L,” tutur Anas.

Anas menguraikan ASN yang akan dipindahkan ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan masing-masing ASN yang akan berpindah. Selain itu dibutuhkan kompetensi tambahan menguasasi literasi (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN.

“IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” pungkasnya. 

Daftar 19 kementerian pindah tahap pertama ke IKN tahun 2024

Berikut daftar 19 kementerian pindah tahap pertama ke IKN tahun 2024:

1. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves)
2.  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
5. Kementerian Pertahana
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9. Kementrian Keuangan
10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)
12. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
13. Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)
14. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg)
15. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
16. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
17. Kementerian Kesehatan
18. Kementrian Perdagangan
19. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Baca juga: Selain Jokowi, CEO Apple Tim Cook Temui Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto

Daftar 19 lembaga negara pindah tahap pertama ke IKN tahun 2024

Berikut daftar 19 lembaga negara pindah pindah tahap pertama ke IKN tahun 2024

1. Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Sekretariat Jenderal DPD RI
3. Sekretariat Jenderal MPR RI
4. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
5. Mahkamah Agung
6. Komisi Yudisial
7. Sekretariat Kabinet
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
9. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
10. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
11. Badan Intelijen Negara (BIN)
12. Kantor Sekretariat Presiden (KSP)
13. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
15. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
16. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
17. Kejaksaan Agung
18. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
19. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya"