TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Mahendradatta (Marhaen) menggelar Kajian Kajian Materi Pancasila bagi Perguruan Tinggi Dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk Civitas Akademika Universitas Mahendradatta serta perwakilan guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas/kejuruan pada Jumat (19/4/2024) di The Sukarno Center Gianyar, Bali.

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Surahno, dalam sambutannya menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Menurutnya, serangkaian proses hari lahir Pancasila, mulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Pertama yang berlangsung pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dilanjutkan proses diskusi panitia kecil yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, sampai dengan dihasilkannya rumusan final Pancasila pada 18 Agustus 1945.

Baca juga: BPIP Sebut IAP Bisa Digunakan untuk Menentukan Metode Pembumian Pancasila

“Peristiwa 1 Juni, 22 Juni dan 18 Agustus merupakan peristiwa yang saling terkait.” kata Surahno mengutip Keppres Nomor 2024 Tahun 2016.

Surahno juga menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila mampu menjawab tantangan global yang ada pada masa lalu, maupun hari ini.

Itulah mengapa dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 30 September 1960, Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno menawarkan Pancasila kepada negara-negara di dunia.

“Pada 30 September 1960, Sukarno menawarkan satu manifesto internasional. Nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan ini selaras dengan isu-isu global," ujarnya.

Mantan Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP itu juga mengatakan temuan sejumlah lembaga survei yang menyatakan ada generasi muda Indonesia yang berpendapat Pancasila bisa diganti, juga fenomena berkembangnya paham terorisme, radikalisme dan intoleransi.

Padahal generasi muda merupakan asset Bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045.

“Dulu, kami memperoleh penataran P4, tetapi kenapa hilang dan BP7 juga tidak ada lagi. Setelah 2017, dibentuklah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, kemudian di tahun 2018 dibentuklah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," ujarnya.

Baca juga: Stafsus BPIP Sebut Pemegang Kekuasaan Harus Jadi Role Model Nilai Pancasila

Dirinya juga menceritakan kehadiran BPIP sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan PIP.

Dijelaskan juga BPIP bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyelesaikan penyusunan buku non-teks Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila pada 2022, dan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila bagi Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2023 lalu.

Selain itu, Ia juga menyampaikan bahwa BPIP telah menyelesaikan penyusunan Arah Kebijakan PIP berkaitan dengan Kementerian/lembaga, sejumlah standar materi PIP bagi aparatur negara, Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP), juga produk-produk yang digunakan dalam pelaksanaan PIP.

BPIP juga telah melaksanakan sejumlah program PIP seperti serangkaian Diklat PIP, dan program Pelaksanaan Paskibraka yang sejak 2022 berada di bawah BPIP berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 51 Tahun 2022.