Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejumlah warga negara Indonesia (WNI) saat ini terjerumus pada industri judi online di Kamboja. Mereka bergabung ke sindikat.

Kementerian Luar Negeri telah mengupayakan pemulangan mereka ke Indonesia sejak beberapa tahun lalu karena menurutnya, mereka merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Saya sendiri terlibat langsung misalnya untuk para korban yang ada di Kamboja," kata Retno di Istana Kepreisdenan, Jakarta, Jumat, (26/4/2024).

Untuk WNI yang terjebak sindikat judli online di Kamboja, Retno menyatakan dia pernah menemui para pejabat di negara tersebut.

Dia menemui Kepala Kepolisian Kamboja, Mendagri Kamboja, Menlu Kamboja untuk mengeluarkan para WNI yang terjerumus bisnis haram itu dari Kamboja.

“Sekali lagi ini adalah kejahatan transnasional. Sehingga kalau kita mau mengatasi kejahatan ini yang diperlukan adalah kerjasama bersama. Kerjasama yang sifatnya antara negara-negara di kawasan,” katanya.

Tidak hanya dengan Kamboja, kata Retno, ia juga pernah membahas pentingnya memberantas judi online dengan Menlu China saat berkunjung ke Indonesia. Pasalnya judi online merupakan kejahatan lintas negara.

"Karena korbannya adalah tidak hanya WNI tapi warga negara-negara di Asia tenggara dan bahkan warga negara RRC pun menjadi salah satu korban dari kejahatan transnasional ini," pungkasnya.

Sebelumnya Menko Polhukam RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengungkap rencana pemerintah untuk menjaring bandar judi online yang berada di luar negeri.

Baca juga: Satgas Belum Dibentuk, Polri Tangkap 1.158 Tersangka Kasus Judi Online dalam 4 Bulan Terakhir

Hadi mengatakan salah satunya, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri akan membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara-negara yang disinyalir menjadi tempat para bandar dan server judi online bermukim.

MoU tersebut, kata dia, terkait dengan kejahatan trknologi informasi.

Sttategi tersebut, ungkap Hadi, dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Baca juga: Menko Polhukam: Draf Pembentukan Satgas Judi Online Segera Dilaporkan Ke Presiden

Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Selasa (23/4/2024).

"Kementerian luar negeri juga akan membuat Memorandum of understanding yang diperluas karena selama ini MoU yang dibuat hanya sebatas TPPO, yang akan datang kita perluas ke kejahatan teknologi informasi," kata Hadi.

Selain itu, kata dia, pihak kepolisian juga berencana menjalin kerja sama dengan kepolisian di negara-negara tersebut untuk bisa melakukan penindakan terhadap pemilik situs-situs judi yang bermukim di sana.

Strategi tersebut dipilih mengingat tantangan terkait dengan perbedaan regulasi lintas negara perihal judi online.

"Keinginan kita ya bandarnya yang kena. Saat ini kepolisian juga ingin bekerja sama dengan luar negeri untuk bisa menindaklanjuti pemilik situs-situs itu. Karena situs hampir kebanyakan di luar negeri. Ingat di luar negeri, di ASEAN itu judi online itu legal. Tapi di Indonesia ilegal," kata dia.

Baca juga: Perputaran Uang di Judi Online Tembus Rp 347 T, Korbannya Ibu Rumah Tangga Hingga Tukang Bakso

Hadi mengatakan negara-negara yang terindikasi menjadi tempat di mana pemilik situs judi tersebut bermukim berada di kawasan Asia Tenggara.

Untuk itu, kata dia, pemerintah akan bekerja sama dengan negara-negara tersebut dalam upaya memberantas judi online.

"Sehingga kita ingin bekerja sama yang tadi disampaikan oleh Pak Wamenlu kita akan bikin MoU yang diperluas, bukan hanya TPPO, tapi juga kita akan bekerja sama bagaimana kejahatan teknologi informasi itu bisa diterapkan dalam kerjasama ini," kata dia.