Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluarga Vina Cirebon disebut kaget atas keputusan Polda Jawa Barat yang menghilangkan dua tersangka yang sebelumnya berstatus sebagai daftar pencarian orang (DPO).
Kuasa hukum Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengatakan bahwa pihak keluarga sempat menghubungi pihaknya dengan mempertanyakan kebijakan kepolisian tersebut.
"(Keluarga) jelas kecewa tadi memang mereka sempat menelpon saya dia kaget terhadap statemen Polda (Jawa Barat) 'lho bu kok cuma 1?'," kata Putri dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2024).
Namun dijelaskan Putri, tim kuasa hukum tetap berupaya menenangkan pihak keluarga terkait keputusan dari kepolisian tersebut.
Ia pun mengatakan bahwa saat ini masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Hotman Paris Hutapea mengenai dihapuskannya dua DPO itu.
"Dan tentunya ini menjadi PR (pekerjaan rumah) besar lagi, akhirnya bukan hanya kepolisian lagi tapi juga kejaksaan. Kenapa kejaksaan tidak bekerja selama ini mempertanggugnjawabkan atas putusan (Pengadilan)," pungkasnya.
Selain pihak keluarga dikatakan Putri bahwa tim kuasa hukum juga mengaku kecewa atas kebijakan polisi tersebut.
Terlebih menurut Putri bahwa munculnya dua DPO dalam kasus pembunuhan Vina itu sebelumnya juga telah diputuskan dalam proses di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon.
"Ada hal yang membuat kami kecewa kenapa Polda (Jawa Barat) menyatakan dua DPO tersebut tidak ada aliaa fiktif," jelas Putri.
Bahwa dalam amar putusan yang kembali diulas oleh tim kuasa itu disebutkan bahwa semua barang bukti terkait kasus kematian Vina dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong.
Atas alasan itu, Putri pun mengaku tidak percaya dengan keputusan Polda Jabar yang secara gamblang menghilangkan dua DPO itu dalam kasus kematian Vina.
"Apakah serta merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini yang harus bekerja itu siapa?," kata Putri.
"Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya berdasarkan keputusan itu ada dua nama lagi yang harus dicari," sambungnya.