Hasto menegaskan melalui rapat kerja nasional (Rakernas) V, PDIP mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat.
"Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang," ujarnya.
Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Dhony. Sebab, menjelang upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 yang rencananya digelar di IKN.
Hasto berpendapat pembangunan IKN tidak membuka ruang bagi perencanaan secara alamiah.
"Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang yang terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur," ucapnya.(*)