Namun, Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyampaikan, untuk pemeriksaan Anwar Usman selaku Hakim Terlapor belum bisa dilakukan.

Baca juga: Siang Ini MKMK Periksa Zico Leonard, Pelapor Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Hal tersebut lantaran masih adanya rapat permusyarawatan hakim (RPH) menjelang pembacaan putusan sejumlah perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif.

"Ya, mendengar keterangan Zico sudah selesai. Tapi Hakim Terlapor belum bisa didengar keterangannya saat ini karena masih ada RPH untuk putusan PHPU," kata Palguna, saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (5/6/2024).

Palguna kemudian mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Anwar Usman.

"Waktunya belum dapat kami putuskan karena masih melihat rapat-rapat persiapan pengucapan putusan PHPU," jelasnya.

"Mudah-mudahan 11 Juni (2024) bisa," tambah Palguna.

Dalam laporannya, Zico menyampaikan, saat ini sedang berjalan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang diajukan oleh Anwar Usman terkait pemberhentiannya sebagai Ketua MK.

Adapun pada tanggal 8 Mei 2024, agenda persidangan di PTUN adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari penggugat, Anwar Usman, dimana salah satu ahli yang diajukan oleh adik ipar Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu adalah Muhammad Rullyandi.

"Padahal, Muhammad Rullyandi sedang menjadi salah satu pihak berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum Legislatif dengan posisi sebagai Kuasa dari Termohon (KPU)," ungkap Zico.

Zico menuturkan, setidaknya ia menemukan dua perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang menempatkan Muhammad Rullyandi sebagai kuasa hukum.

Dimana dalam salah satu perkara Anwar Usman menjadi hakim panel dari perkara tersebut.

Mengajukan gugatan dan menghadirkan ahli adalah kebebasan setiap warga negara.

Namun, kata Zico, dalam kapasitasnya sebagai seorang Hakim Konstitusi, Anwar Usman seharusnya bisa menerima pembatasan-pembatasan pribadi dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah, sebagaimana diatur dalam Sapta Karsa Hutama pada bagian prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Bahkan, ia menyampaikan, hakim di pengadilan negeri saja, secara tegas dilarang untuk berhubungan dengan pihak-pihak dalam perkara yang sedang ditanganinya, apalagi terhadap hakim konstitusi yang adalah seorang negarawan.

"Apakah pantas seorang Hakim meminta jasa sebagai ahli dari seorang pengacara yang sedang memiliki perkara yang diadili oleh hakim tersebut?" tanya Zico.

Lebih lanjut, Zico selaku pelapor meminta MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Foto:
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna, di gedung MK, Jakarta, Selasa (11/6/2024) malam. (Ibriza)