Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid membantah, ada politisasi di balik wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji.

Adapun politisasi yang dimaksud yaitu Pansus Haji digunakan menjatuhkan pihak tertentu.

Wachid menekankan bahwa Pansus Haji merupakan upaya untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji. 

“Kalau ada yang menekankan Pansus (Haji) politisasi, itu tidak benar. Memang ini dilakukan oleh teman-teman di DPR atau politisi, ya memang politik, tapi tujuannya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji,” kata Wachid dalam keterangannya Selasa (25/6/2024).

Legislator Partai Gerindra itu membeberkan sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius dan penyelesaian segera.

Satu hal yang disoronya yakni lemahnya diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi. 

Dia menekankan pentingnya diplomasi antarnegara, bukan hanya melalui Kementerian Haji, tetapi juga melibatkan Kementerian Luar Negeri serta penekanan dari pimpinan negara.

"Kita amati diplomasi kita lemah. Diplomasi ini penting untuk perbaikan-perbaikan di sini karena haji ada di Arab Saudi. Diplomasi negara dengan negara diperlukan, tidak bisa hanya oleh (level) kementerian, tapi juga perlu penekanan antara Raja dan Presiden ke depan,” ujarnya.

Wachid juga menyoroti permasalahan visa, baik visa haji maupun visa non-haji, yang kerap menimbulkan masalah bagi masyarakat. 

Pasalnya, tidak sedikit warga Indonesia yang tertipu dengan iming-iming harga murah menggunakan visa non-haji untuk berangkat haji, yang pada akhirnya ditelantarkan di Arab Saudi.

Sebab itu, Wachid mengatakan Pansus Haji dibentuk bukan untuk kepentingan politik semata, namun demi kepentingan umat dan perbaikan pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang. 

“Ini bukan demi kepentingan politik, tetapi demi kepentingan umat dan perbaikan pelaksanaan ibadah haji ke depan. Saya berharap tidak ada fraksi yang keluar dari keputusan Pansus (Haji),” pungkasnya.