TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 525 orang mendaftar sebagai calon pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pakar Maritim dari IKAL Strategic Center (ISC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, mengatakan calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama yang terkait sektor maritim.

Menurut dia, calon pimpinan KPK harus mempunyai pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kelautan, perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut, serta pengalaman praktis di dunia maritim.

“Mereka cenderung memiliki jaringan luas di sektor tersebut yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara,” ujarnya dalam keterangan yang diterima pada Rabu (17/7/2024).

Semakin meluasnya penetrasi negara ke aspek-aspek maritim, maka risiko korupsi di sektor ini juga meningkat, sehingga kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis.

Dia mengungkapkan Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut yang sangat besar, menjadikan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama ekonomi dan keamanan nasional.

Dalam konteks ini, menurut Captn. Hakeng, latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya yang terkait dengan sektor maritim.

Diuraikan oleh Ketua Bidang Penataan Jaringan dan Distribusi Kader Pengurus Pusat Pemuda Katolik ini bahwa calon dengan latar belakang maritim memiliki beberapa keunggulan yang relevan dalam konteks pemberantasan korupsi.

“Pertama, pengetahuan spesifik tentang isu-isu kelautan memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas sektor ini dan menangani kasus-kasus korupsi dengan lebih efektif. Pengetahuan mendalam mengenai perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut memberikan mereka kemampuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko korupsi di sektor-sektor tersebut,” ujarnya.

Lantas kedua, tambah Hakeng, pengalaman praktis di dunia maritim memberikan wawasan tentang mekanisme operasional dan regulasi yang berlaku di sektor tersebut.

Wawasan ini sangat penting untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang berbasis data dan fakta lapangan.

"Pemahaman operasional ini memungkinkan calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim untuk mengenali celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan korupsi dan untuk menyusun langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan efisien,” imbuhnya.

Kemudian ketiga, sambung Hakeng, individu dengan latar belakang maritim biasanya memiliki jaringan luas di sektor ini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga maritim internasional dan instansi pemerintah lainnya, dapat memperkuat kapasitas KPK dalam memberantas korupsi yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Diingatkan pula olehnya bahwa dengan makin meluasnya penetrasi negara ke aspek-aspek maritim, termasuk investasi infrastruktur pelabuhan, eksplorasi sumber daya alam laut, dan pengamanan laut, dimana nilai investasinya sangat besar, maka risiko korupsi di sektor ini juga meningkat.

Oleh karena itu, Hakeng menambahkan, kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis.

Baca juga: Lima Jaksa Daftar Capim KPK, Jaksa Agung Berharap Bawa Perubahan Lebih Baik Jika Terpilih

“Kehadiran mereka diharapkan dapat membawa perspektif baru dan meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi di sektor maritim, yang merupakan salah satu pilar utama bagi ekonomi dan keamanan nasional Indonesia,” tambahnya.