Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan hanya Presiden Prabowo Subianto yang sah membentuk Panitia Seleksi KPK (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memilih pimpinan periode 2024-2029, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112. 

Ia memperingatkan bahwa jika Pansel KPK tetap dibentuk oleh Joko Widodo, ada potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Boyamin menjelaskan bahwa status hukum pimpinan KPK yang dipilih melalui Pansel bentukan Jokowi bisa digugat dan berpotensi dibatalkan. 

“Kalau ini nanti ada tersangka KPK bisa menggugat penetapan tersangkanya tidak sah karena apa? Ditetapkan oleh KPK yang pimpinannya dipilih secara tidak sah,” ujar Boyamin di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/20224). 

Menurutnya, setiap tindakan hukum yang diambil oleh pimpinan KPK hasil seleksi ini bisa dianggap cacat hukum.

Sebagai informasi, Boyamin mengajukan uji materi ke MK terkait keabsahan pansel KPK yang dibentuk oleh Jokowi.

Ia menambahkan, dasar pengajuan uji materi ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa hukum di KPK yang dapat menggagalkan proses penegakan hukum. 

Boyamin berharap MK bisa segera mengeluarkan keputusan untuk memperjelas kewenangan pembentukan Pansel KPK agar tidak ada kerancuan hukum. 

Adapun yang digugat oleh Boyamin adalah Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.