Baca tanpa iklan
"Kalau merujuk data dan kebiasan beliau, Pak Jokowi selalu mengatakan hal yang bertentangan atau tidak sinkron dengan perasaan, pikiran dan tindakannya," kata Deddy.
"Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," ujarnya.
Menurut dia, kalau serius ingin minta maaf ke rakyat, seharusnya mencabut semua aturan yang memberatkan rakyat.
Baca juga: VIDEO Elite PDIP Soal Jokowi Minta Maaf ke Rakyat: Jangan-jangan Sedang Bersandiwara
Ia mengimbau agar Presiden Jokowi menggunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup dan distribusi keadilan-kesejahteraan.
"Jangan omon-omon saja. Batalkan itu usulan (menghidupkan kembali) DPA (Dewan Pertimbangan Agung), pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi UU TNI-POLRI."
"Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orde Baru," ujarnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Fersianus Waku/Igman Ibrahim)