TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar bakal mengubah peta politik jelang pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menduga dinamika politik terkait pencalonan gubernur dan wakil gubernur memang kental dengan skenario yang melibatkan kepentingan kekuasaan.

"Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu," kata Hasto di Artotel Senayan, Jakarta, Minggu (11/8/2024) dikutip dari Kompas.com.

Hasto pun mengakui bahwa PDI-P membangun kerja sama politik dengan Golkar di sejumlah daerah-daerah padat penduduk, meski ia tidak mengungkapnya secara detil.

Lebih lanjut, Hasto memandang ada penjajahan baru terhadap partai politik, yakni dengan menggunakan instrumen hukum.

"Karena ada yang berpikiran bahwa ini Pilkada serentak dan tidak terjadi lagi 5 tahun ke depan, sehingga ini menjadi fundamental kekuasaan bagi kepentingan 2029. Sementara bagi PDI Perjuangan fundamen kekuasaan itu adalah ke bawah, memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan petani," ujar Hasto.

Ia pun berharap seluruh partai politik tidak gentar menghadapi hal tersebut.

"Sejarah perjuangan kita membuktikan tidak ada kekuasaan yang langgeng, apalagi apabila kekuasaan itu dibangun dengan intimidasi, dengan kepentingan sempit," kata Hasto.

Diakui Elite Golkar

Hal senada diutarakan Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Nurdin Halid.

Keputusan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar disebut berdampak pada Pilkada 2024.

Utamanya, berpotensi berdampak pada proses rekomendasi calon kepala daerah terhadap jagoan beringin rindang.

Nurdin Halid menilai bahwa perubahan kepemimpinan dalam partai dapat mempengaruhi penetapan.

Bahkan, nama-nama calon kandidat yang telah mengantongi surat rekomendasi berpotensi pindah haluan.

"Bisa saja berdampak, tergantung nanti kebijakan ketum baru. Bisa saja (calon jagoan Golkar di Pilkada bisa berubah)," kata Nurdin Halid saat dikonfirmasi, Minggu (11/8/2024) seperti dikutip dari Tribun Timur.