Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal isu perombakan kabinet atau reshuffle yang dikabarkan bakal dilakukan pekan ini.
Jokowi tak membantah soal kemungkinan itu.
Menurut Jokowi, reshuffle bisa terjadi jika diperlukan.
"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Saat kembali ditanya apakah reshuffle akan dilakukan dalam waltu dekat, Jokowi tak menjawab dengan gamblang.
Ia hanya kembali menekankan, reshuffle akan dilakukan jika diperlukan karena masih memiliki hak prerogatif.
"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif," kata Jokowi.
Reshuffle dikabarkan akan terjadi dalam waktu dekat dan menyasar empat orang menteri.
Berdasarkan informasi yang beredar, ada empat menteri yang bakal di-reshuffle Jokowi.
Dikutip dari Kompas.com, keempatnya yakni Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Yasonna dan Arifin merupakan kader PDIP, sementara Siti Nurbaya kader Nasdem, dan Bahlil dari Partai Golkar.
Baca juga: Tanggapan Menteri ESDM soal Isu Kena Reshuffle, Jokowi Ikut Respons
Kader Gerindra, Supratman Andi Agtas, dikabarkan akan menjadi Menkumham menggantikan Yasonna.
Bahlil Lahadalia disebut akan menjabat Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.
Kemudian, ada pula Raja Juli Antoni yang disebut akan mengisi pos menteri LHK.
Terakhir, Roslan P Roeslani dikabarkan akan menggantikan posisi Bahlil sebagai menteri investasi.
Respons PDIP
Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Chico Hakim, mengatakan pihaknya belum mendengar isu Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet.
Chico berharap kalaupun terjadi reshuffle, itu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Kami belum mendapat info terkait ini. Namun tentunya harapan kami reshuffle kabinet di akhir-akhir mada jabatan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja," kata Chico saat dikonfirmasi, Selasa (13/8/2024).
Dia menegaskan, pemerintahan Jokowi harus fokus membenahi persoalan mendesak seperti ekonomi rakyat, biaya kuliah atau biaya sekolah serta harga kebutuhan pokok yang terus meroket.
"Termasuk biaya kuliah yang tinggi, biaya sekolah yang tinggi, biaya kebutuhan pokok yang begitu meroket dan banyak hal lagi. Terkait dengan percepatan dalam tanda kutip pembangunan IKN yang perlu juga dievaluasi," ujar Chico.
Chico juga berharap, reshuffle kabinet di akhir Pemerintahan Jokowi bukan untuk bagi-bagi jabatan.
Baca juga: Soal Isu Jokowi akan Reshuffle Menteri LHK, Elite NasDem: Kalau Itu Terjadi, Kita Punya Hak Apa?
Kata NasDem
Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, menegaskan dirinya belum mendapatkan kabar soal adanya reshuffle kabinet.
Ahmad Ali juga merasa legawa dengan apa yang bakal menjadi keputusan Presiden Jokowi nantinya.
"Ya memang mau diapakan? Secara itu hak presiden," kata Ali kepada Tribunnews, Selasa (13/8/2024).
Ali menyatakan, sejatinya persoalan reshuffle menteri atau kabinet adalah murni atas hak prerogatif dari Presiden.
Dengan begitu kata Ali, jikapun nantinya Presiden Jokowi benar melakukan reshuffle maka NasDem tidak memiliki kewenangan apapun untuk memberikan masukan.
"Memang ada hak apa dengan kita (NasDem)? Gak ada kan," tegasnya.
Ali juga mengaku, kalau dirinya belum mendapatkan kabar soal adanya isu Presiden Jokowi akan kembali melakukan perombakan kabinet menteri atau reshuffle.
"(Saya) Gak tau kabar (reshuffle menteri) itu," kata dia.
(Tribunnews.com/Milani Resti/ Fersianus Waku/ Rizki Sandi Saputra) (Kompas.com)