Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus memastikan tak menarik semua menterinya dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini merespons keputusan Jokowi yang mencopot kader PDIP Yasonna Laoly dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Baca juga: Aroma Politis di Balik Perombakan Kabinet Jokowi hingga Upaya Singkirkan PDIP
"Tidak ada rencana menarik kader karena komitmen kita adalah memegang teguh amanah," kata Deddy kepada Tribunnews.com, Senin (19/8/2024).
Deddy menjelaskan, PDIP memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk mengawal Pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir.
"Rakyat memenangkan PDIP dalam Pileg dan Pilpres 2014 dan 2019, secara moral dan etis kami merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir," ujarnya.
Terkecuali, kata dia, Jokowi meminta semua menteri dari PDIP agar mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).
"Satu-satunya yang bisa membatalkan itu adalah jika presiden sendiri yang ingin mengusir kader PDIP dari kabinet," tutur Deddy.
Diketahui, hari ini Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.
Baca juga: Jokowi Reshuffle, 2 Kader Gerindra Gabung Kabinet Indonesia Maju
Dalam perombakan kabinet ini, Jokowi mencopot kader PDIP Yasonna Laoly. Dia digantikan Supratman Andi Agtas.
Jokowi juga mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Dia digantikan Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sementara posisi Kepala BKPM Menteri Investasi dijabat Rosan Roeslani.
Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.
Lalu, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.