Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Baleg DPR, Habiburokhman keluar dari Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) siang.

Dia keluar untuk menemui para massa aksi dari sejumlah elemen yang berdemo di depan gedung DPR tersebut.

Namun, kedatangan Habiburokhman ini tidak disambut baik oleh para massa aksi. Dia diteriaki hingga dilempari botol air mineral ketika berjalan keluar.

Terlihat dia ditemani Presiden Partai Buruh, Said Iqbal ketika keluar dari gedung wakil rakyat dengan pengamanan dari pihak kepolisian.

Terlihat pula para massa buruh membuat barikade untuk mengawal jalannya Habiburokhman.

Setelah sampai di atas mobil komando, massa terus meneriaki dan melempari botol ke arah Habiburrokhman.

Dengan penjagaan ketat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Fraksi Partai Gerindra ini menyampaikan hari ini tidak ada pengesahan RUU Pilkada dalam sidang paripurna.

"Hari ini menginformasikan kami menyampaikan informasi bahwa tidak ada pengesahan RUU Pilkada, tidak ada pengesahan RUU Pilkada," ujarnya di depan pendemo.

Namun, massa pendemo tidak ada yang mendengarkan ucapannya dan terus mengumpat.

"Gak percaya, paling nanti malam di sahkan," teriak salah satu massa pendemo.

Untuk informasi, Partai Buruh dan sejumlah mahasiswa bakal melakukan aksi demo besar-besaran untuk mendesak DPR tidak menentang Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 tentang Pilkada 2024.

Terkait itu, Pihak kepolisian menyiapkan skema pengamanan terkait akan adanya aksi demo oleh sejumlah elemen massa mulai dari buruh hingga mahasiswa hari ini, Kamis (22/8/2024).

Adapun nantinya akan ada ribuan personel aparat gabungan yang akan disiagakan untuk melakukan pengamanan.

"Di Patung Kuda 1.273 (personel). Di DPR 2.013 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Rabu (22/8/2024).

Susatyo mengatakan aparat gabungan ini terdiri dari unsur Polri, TNI hingga Pemerintah Provinsi Jakarta.

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi turut meminta para pedemo yang menggelar aksi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada untuk tidak melakukan tindakan anarkis.

"Kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas," ujarnya.