Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dualisme di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berakhir setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Supratman Andi Agtas menandatangani kepengurusan PKB kubu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Hal tersebut diungkap Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid.
Jazilul menyebut kepengurusan PKB sudah ditandatangani Menkumham sejak 26 Agustus 2024 lalu.
"Susunan DPP PKB periode 2024-2029 hasil muktamar Bali sudah dapat pengesahan dengan Keputusan Nomor M.HH-10.AH.11. 02 Tahun 2024 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2024 distempel dan ditandatangani oleh Menkumham RI Andi Supratman Agtas," kata Jazilul saat dikonfirmasi, Rabu (4/9/2024).
Baca juga: Singgung Polemik di PKB, Wapres: Tidak Etis Kalau Ada Pengurus Tandingan
Dengan begitu, Wakil Ketua MPR RI itu pun menyebut kepengurusan DPP PKB selain Muktamar Bali tidak sah.
Jika ada pihak yang menggulirkan Muktamar tandingan, maka nantinya bersifat ilegal.
"Susunan pengurus DPP PKB periode 2024-2029 hasil muktamar Bali sudah resmi, legal serta clear and clean. Tidak ada yang lain, kalau ada yang ngaku-ngaku itu ilegal wajib kami sapu," jelasnya.
Sementara itu, Menkumham RI, Supratman Andi Agtas membenarkan pihaknya sudah meneken kepengurusan PKB kubu Cak Imin.
"Kalau tidak salah saya sudah tanda tangan, kalau tidak salah ya. Karena kan yang mengajukan (Cak Imin) seperti itu," jelasnya.
Politikus Gerindra itu enggan menanggapi adanya mukatamar PKB tandingan yang akan digulirkan PBNU.
Hal yang pasti, ia sudah mengesahkan kepengurusan PKB kubu Cak Imin.
"Saya tidak mau berandai-andai, saya melayani sesuai yang memang sedang mengajukan permohonan dan sedang dilakukan penelitian," pungkasnya.
Kabar adanya Muktamar tandingan di kubu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang sempat berhembus kuat.