Baca tanpa iklan
Pasalnya, ia merasa didepak dari posisinya sebagai Kadin.
Menurut Arsjad Rasjid, Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin tersebut adalah ilegal.
"Bahwa ada kejadian yang terjadi Munaslub ilegal ini akan kami laporkan," kata Arsjad di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu, (15/9/2024).
Arsjad pun mempertanyakan soal status Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.
"Kita harus berdiri dalam konteks hukum UU governance Kadin indonesia," jelas Arsjad Rasjid.
3. Surati Presiden
Arsjad yang merasa tidak terima kemudian melaporkan peristiwa ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia ingin pemerintah turun tangan menyelesaikan kisruh organisasinya setelah adanya Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.
Menurut Arsjad, pemerintah harus ikut andil karena Kadin merupakan mitra strategis pemerintah.
"Makanya kami memohon sebesar-besarnya kepada pemerintah turun tangan, ikut menyelesaikan, karena kami bagian dari mitra stragtegis pemerintah dan disitu dalam undang-undang itu bagian dari pengawasan itu ada di undang-undang," kata Arsjad.
Oleh karena itu, Arsjad Rasjid langsung menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca penunjukan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.
Kabar itu dibenarkan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Senin (16/9/2024).
"Hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid," kata Ari.
4. Keppres Diproses Menkumham
Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pun buka suara soal polemik ini .
Menkumham Supratman Andi Agtas mengatakan keputusan presiden (keppres) tentang terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia juga sudah diterimanya.