TRIBUNNEWS.COM - Pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan digelar sebulan lagi, tepatnya pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Saat pelantikan, Prabowo dikabarkan akan langsung mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya.
H-30 menjelang pelantikan Presiden Terpilih, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga politisi PPP, Sandiaga Salahuddin Uno, mengaku belum mendapat tawaran dari Prabowo untuk masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Sandiaga pun menyebut dirinya sadar diri.
"Belum ada. (Saya) isa rumangsa (sadar diri)," kata Sandiaga, Kamis (19/9/2024), dilansir Kompas.com.
Menurut Sandiaga, untuk bisa berkontribusi bagi negara, dirinya tak harus bergabung dalam kabinet atau kursi pemerintahan.
Karena di manapun posisi jabatan Sandiaga kelak, ia akan tetap bekerja maksimal.
Lebih lanjut, Sandiaga menegaskan penunjukkan menteri adalah hak prerogatif presiden.
Sehingga, menurut Sandiaga, Prabowo memiliki kebebasan penuh untuk memasukkan dirinya atau tidak ke kabinet.
"Penunjukan itu hak prerogatif presiden," ujarnya.
Prabowo Ingin Bentuk Zaken Kabinet
Wacana zaken kabinet ini sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Baca juga: Ingin Bentuk Zaken Kabinet, Langkah Prabowo Dinilai Visioner
Menurut Muzani, Prabowo ingin membuat zaken kabinet atau jajaran menteri yang berasal dari kalangan profesional pada pemerintahan barunya.
Prabowo disebut meminta Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusulkan kalangan profesional untuk masuk menjadi menteri dalam kabinetnya.
"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Dengan begitu, kata dia, nantinya jabatan menteri yang diisi dari orang yang memiliki keahlian.
Tak hanya itu, figur yang diusulkan harus memiliki relevansi dengan kementerian yang dipimpin.
"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang."
"Meskipun dia orang partai atau orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya," jelas Muzani.
PDIP Sebut Zaken Kabinet Suatu Keharusan
Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, berpendapat rencana Prabowo Subianto membentuk zaken kabinet adalah suatu keharusan.
"Membentuk zaken kabinet (kabinet ahli) itu sudah seharusnya," kata Andreas kepada Tribunnews.com, Rabu (18/9/2024).
Baca juga: BREAKING NEWS DPR Sahkan Revisi UU Kementerian Negara, Kabinet Prabowo Bisa Lebih dari 34?
Menurut Andreas, pembantu presiden memang harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten.
"Dan memang presiden membutuhkan pembantu-pembantu di kabinet yang kompeten pada bidang-bidang kabinet yang dipimpin dan mempunyai kualifikasi politik yang profesional, mempunyai integritas dan dedikasi pada bangsa dan negara," ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI ini menuturkan, partai politik (parpol) juga memiliki stok kader yang kompeten.
"Orang-orang ahli itu ada di parpol, kampus juga di dunia profesi," ucap pria kelahiran Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.
Karenanya, Andreas berharap Prabowo bisa mewujudkan komitmennya untuk membentuk zaken kabinet.
"Kita harap Pak Prabowo pegang komitmen dan konsisten dengan apa yang diucapkan," ungkapnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku/Reza Deni)(Kompas.com/Egadia Birru)