Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar turut merespons soal adanya kemungkinan penambahan komisi di DPR RI di tengah isu bertambahnya jumlah kabinet menteri di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Politikus yang karib disapa Cak Imin itu mengaku, sejauh ini dirinya sebagai pimpinan DPR RI belum mengetahui terkait dengan pembahasan tersebut.

"Saya belum mengikuti yang terakhir tapi baru sampai level lobi-lobi antar fraksi," kata Cak Imin saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Ketua Umum DPP PKB itu hanya memastikan kalau penambahan jumlah komisi di DPR RI itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Terlebih kata dia, masa sidang untuk periode DPR RI saat ini hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum akhirnya dilakukan pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 pada 1 Oktober 2024.

"Nanti akan dibahas lagi karena tidak mungkin dalam waktu tinggal beberapa hari ini merubah itu," ujar dia.

"Ya mungkin dengan pelantikan DPR lah yang akan menyusun perubahan itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Cak Imin juga menyatakan, hingga saat ini pimpinan DPR RI juga belum pernah mendapatkan laporan terkait hal tersebut.

Dengan begitu, mantan kontestan Pilpres 2024 itu menilai, perubahan atau penambahan jumlah komisi tersebut tidak akan terjadi untuk periode saat ini.

"Urgensinya kayak apa? Katanya karena kementeriannya nambah. Tapi apa benar kementerian yang nambah, kita juga belum tahu. Jadi menurut saya belum bisa dibetulkan periode ini. Silakan saja prioritas kedepan," tandas Cak Imin.

Sebelumnya, Partai Gerindra memastikan jumlah komisi DPR RI akan bertambah menyusul jumlah kementerian dalam kabinet Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto dipastikan akan membengkak.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan penambahan jumlah komisi DPR RI untuk mengakomodir beban dari setiap komisi. Sebab, jumlah yang tersedia sekarang tidak akan bisa mengakomodir jumlah kementerian bentukan Prabowo.

"Itu kan paralel. Kalau jumlah kementerian bertambah, termasuk lembaga maka kalau dipertahankan 11 komisi yang sekarang ini ada maka beban di sini akan berat dalam hal mitra pemerintah. Karena itu ada pemikiran ditambah," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).