Dan terdapat halaman belakang rumah yang cukup luas yang bergabung dengan halaman belakang rumah-rumah di kanan dan kirinya.

"(Keluhan) yang disampaikan anggota tuh ada sekitar 15 sampai 20 keluhan. Rata-rata berkaitan dengan bocoran rumah. Kemudian, banyaknya tikus, kemudian juga berkaitan dengan akibat rayap yang itu biasanya di lemari-lemari dan sebagainya cepat rusak di sini," ucap Indra.

Meski masih terlihat layak buat dihuni, namun Indra mengatakan kerusakan yang terdapat pada rumah yang dibangun sejak 1980-an itu sudah sangat tidak layak ditempati khususnya untuk hunian para pejabat negara.

Selain kerusakan di setiap rumah, lokasi yang terletak di dekat pembuangan sampah dan aliran sungai mengakibatkan adanya bau kurang sedap saat terbawa angin dan adanya genangan air jika terjadi hujan yang lebat.

Sejauh ini, data yang dihimpun DPR RI, hanya ada sekitar 45 persen rumah yang masih layak huni. Namun, keluhan seperti genting yang bocor juga terus masuk dalam aplikasi Perawatan Rumah Jabatan Kalibata (Perjaka) di rumah layak huni tersebut.

Sehingga, nantinya DPR RI akan mengembalikan aset negara tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rumdin DPR Ulujami Akan jadi Tempat Pelatihan ASN

Sama halnya dengan di Komplek Kalibata, rumah jabatan anggota DPR RI yang terletak di Jalan Kampung Baru, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pun juga akan dikosongkan. 

Total, ada sebanyak 51 unit rumah yang dikhususkan untuk anggota dewan.

Baca juga: Bukan Batu Tulis, Pertemuan Prabowo dan Megawati Bakal Digelar di Restoran Sederhana di Jakarta

Puluhan rumah itu tidak terdapat di lingkungan yang eksklusif untuk anggota DPR karena berbaur dengan rumah-rumah masyarakat.

Namun, puluhan rumah tersebut tidak akan dikembalikan ke negara karena sejatinya merupakan aset DPR RI. Nantinya, rumah-rumah itu akan digunakan untuk pelatihan para Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sebagian akan kami gunakan, karena kami selama ini sedang menata kembali reformasi birokrasi, percepatan-percepatan, sebagian nanti untuk peningkatan SDM DPR untuk peningkatan kemampuan-kemampuan teknis pegawai," jelas Indra.