TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terbaik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan ekonomi berada pada angka di atas 5 persen, dengan inflasi tetap terjaga dan defisit fiskal yang positif atas hasil konsolidasi efektif.

Itu semua dapat dicapai atas kerja keras pemerintah dengan kebijakan fiskal yang dikelola secara kredibel, sehat, dan sustainable. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari pertumbuhan penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan cukai.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), M. Aflah Farobi mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir target penerimaan bea dan cukai terus meningkat dan mayoritas realisasi memenuhi target. 

“Kalau kita lihat mayoritas itu targetnya terpenuhi ya, kecuali di sini tahun 2014 dan 2015 itu target tidak tercapai karena turunnya harga CPO dan 2016 tidak tercapai karena turunnya produksi hasil tembakau,”ungkap M.Aflah dalam Media Gathering, pada Kamis (26/09), di Anyer, Serang Banten. 

Berdasarkan capaian itu, optimisme terus berlanjut. M. Aflah mengatakan bahwa target penerimaan bea dan cukai pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 301,6 triliun atau naik 1,73 persen dilihat dari outlook 2024.

Untuk mencapai itu, bea dan cukai menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung ekonomi, termasuk di dalamnya pemberian fasilitas dan insentif kepabeanan, kemudian penerapan kebijakan terkait penerimaan, pengawasan, dan dukungan manajemen seperti insfrastruktur IT, SDM, dan penyempurnaan proses bisnis.  

Baca juga: Sewindu Lembaga Manajemen Aset Negara Berkontribusi untuk Negeri

Selain penerapan kebijakan, M.Aflah juga mengungkapkan strategi pemerintah lainnya untuk mencapai target penerimaan di tahun 2025, salah satunya dengan penerapan ekstensifikasi dan intensifikasi cukai.

“Tahun 2025 kami akan menerapkan strategi setidaknya di dua sisi. Pertama, dari sisi kebijakan dengan memperkuat ekstensifikasi dan pengenaan tarif bea keluar untuk mendorong hilirisasi. Sedangkan dari sisi kebijakan intensifikasi kita melihat di produk sawit dan mineral, memperkuat kebijakan post clearance, pemanfaatan IT untuk pelayanan dan pengawasan, serta kegiatan join program di internal Kemenkeu,” tuturnya. (feb/al)

Baca juga: 10 Tahun Kerja Bersama: LPDP dan Peran Pendidikan untuk Investasi Masa Depan