TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Terlebih di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan geopolitik yang semakin kompleks.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas sebagai fondasi penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Pengamat Hukum UI Chudry Sitompul, fokus pemerintah telah tepat pada koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga strategis dalam memastikan keamanan nasional.

“Soal ini saya kira kepemimpinan Budi Gunawan tidak perlu diragukan lagi, karena urusan politik dan keamanan di bawah kendalinya,” ujar Chudry kepada wartawan dikutip Jumat (25/10/2024). 

Menurutnya Kemenko Polkam memiliki peran vital dalam mengawal kebijakan-kebijakan strategis Presiden Prabowo, termasuk penguatan TNI-Polri dan modernisasi alutsista. 

Selain itu, kementerian ini juga perlu berfokus pada diplomasi strategis dan penanganan isu-isu krusial, seperti reformasi birokrasi dan keamanan siber.

“Budi Gunawan dan timnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan keamanan dan stabilitas politik di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian,” tutur Chudry.

Ia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah menekankan pentingnya reformasi politik dan birokrasi yang efisien, sebagaimana tertuang dalam misi Asta Cita pemerintahan.

Dengan adanya pemisahan isu hukum dari politik dan keamanan, Kemenko Polkam seharusnya dapat fokus sepenuhnya pada menjaga ketertiban dan stabilitas nasional.

“Melalui stabilitas politik dan keamanan yang kokoh, agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses. Selain itu, seiring penguatan TNI-Polri dan pengembangan diplomasi strategis, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara yang berdaulat dan maju, mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” ujar Chudry.