"Maka reformasi menyeluruh dalam institusi kepolisian yang berorientasi pada perlindungan HAM bagi saya merupakan kunci untuk mencegah unlawful killing secara sistemik," tandasnya.

Sebelumnya Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons soal insiden penembakan yang dilakukan oleh anggota polisi terjadi belakangan ini.

Terhitung ada dua insiden penembakan yang mengakibatkan korbannya tewas.

Terkait dengan dua insiden itu, Muzani memandang sepakat terhadap masukan dari publik yang meminta agar dilakukan evaluasi psikologi untuk prajurit menggunakan senjata api.

"Iya mungkin evaluasi berkala dalam kurun waktu tertentu mungkin perlu, mungkin. Dan itu kapan waktu polri yang tahu kapan itu diperlukan apakah setahun sekali atau berapa waktu saya tidak paham," kata Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Kata dia evaluasi psikologi untuk prajurit polri itu penting, lantaran sikap psikologis seseorang dipastikan bakal mengalami perubahan.

Sehingga menurut Muzani, bisa jadi oknum prajurit polri dalam keadaan alpa sehingga bisa dengan kesadarannya melesatkan tembakan kepada korban.

"Barangkali diperlukan (evaluasi psikologi) karena orang itu kan selalu ada perubahan sikap psikologi perubahan saya kira itu," kata dia.

Meski begitu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra tersebut memastikan kalau aturan dalam penggunaan senjata api terhadap aparat penegak hukum sudah sangat ketat.

Pasalnya kata dia, dalam prosedurnya terdapat rangakaian tes termasuk tes psikologis karena bersangkutan dengan keselamatan seseorang.

Baca juga: Respon Menteri HAM Pigai Kasus Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang Disorot: Heboh Pas Minta Anggaran

"Tapi kan namanya orang ya kadang kadang suka kekhilafan kealpaan suka emosi saya kira dan orang untuk mendapatkan izin penggunaan senjata api ada tes segala macam prosedur itu dilalui karena yang dipegang itu menyangkut tentang keselamatan diri dan keselamatan orang lain," tandas Muzani.