News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Program Makan Bergizi Gratis

Mendes Minta Tambahan Anggaran Rp1,4 Triliun, Di Antaranya untuk Program Makan Bergizi Gratis

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Acos Abdul Qodir
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta tambahan anggaran Rp1,4 triliun ke Komisi V DPR RI. Adapun anggaran itu dipakai untuk menyambut program makan bergizi gratis.

Yandri mengatakan tambahan anggaran itu masih sedang meminta persetujuan dari Menteri Keuangan RI dan Komisi V DPR RI. Anggaran itu akan dipakai untuk pemberdayaan desa untuk swasembada pangan menyambut makan bergizi gratis.

"Kita tadi minta anggaran Rp1,4 triliun tambahan. Tergantung nanti Menteri Keuangan sama Komisi V. Karena sifatnya sekarang itu, kami di desa itu ingin pemberdayaan dan pendampingan. Pemberdayaan itu dalam rangka misalkan bagaimana desa itu menjadi swasembada pangan, menyambut makan siang bergizi," kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024). 

Yandri menambahkan, sejatinya tambahan anggaran sudah disepakati sebesar Rp2,1 triliun. Namun, mereka meminta tambahan anggaran lagi Rp1,4 triliun.

Baca juga: Menko PM Cak Imin Ingin Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Berdampak Ekonomi ke Masyarakat

Baca juga: Mensos Gus Ipul Pilih Tak Hadiri Rapat Lintas Menteri yang Dipimpin Menko Muhaimin Iskandar

Wakil Ketua Umum PAN itu menuturkan anggaran itu juga akan dipakai untuk mengembangkan potensi desa. Satu di antaranya desa wisata hingga potensi ekonomi lainnya yang belum dimaksimalkan.

"Potensi yang ada di desa itu kan banyak sekali desa wisata, desa agro, kemudian potensi ekonomi yang lain yang memang selama ini mungkin masih terpendam dan belum bisa dimaksimalkan. Dan memang itu perlu afirmasi, perlu pembelaan, perlu, apa namanya, ya campur tangan pemerintah pusat melalui anggaran yang tersedia," jelasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini