Baca tanpa iklan
Ia tidak menjelaskan alasan rincinya keberatan.
Dia menegaskan Polri tidak bisa dipisahkan dari Presiden.
Ia menyebut sudah menjadi kehendak reformasi bahwa Polri di bawah presiden.
"Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah presiden, itu kehendak reformasi sudah itu saja," ujar Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan wacana Polri di bawah Kemendagri harus melalui kajian terlebih dahulu.
Kajian itu ditempuh melalui proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mengingat saat ini Polri masih bertanggung jawab langsung di bawah Presiden RI.
Bima menuturkan, perubahan itu harus dipertimbangkan masak-masak.
Sebab setiap perubahan akan berdampak pada keuangan negara.
Sikap Mabes TNI
Markas Besar (Mabes) TNI akhirnya angkat bicara mengenai wacana mengembalikan Polri di bawah kendali TNI, yang belakangan menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto, menegaskan TNI menghormati setiap diskusi yang berkembang terkait perubahan struktur lembaga negara, termasuk soal Polri.
Namun, ia menekankan institusinya berpegang teguh pada Undang-Undang yang berlaku dan mengatur peran dan tugas masing-masing institusi.
Lebih lanjut, Hariyanto menjelaskan TNI dan Polri memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi.
Ia memastikan koordinasi antara kedua institusi berjalan baik, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.