Berdasarkan data dari internal partai, Dedy bilang PDIP memenangkan 19 Kabupaten/Kota di Pilkada Jawa Tengah.

Baca juga: Demokrat Bantah Tudingan PDIP Soal Partai Coklat Bermain di Pilkada, Ini Penjelasannya

Dia menilai, masih banyak masyarakat Jawa Tengah yang memilih kader dari PDIP untuk menjadi kepala daerah.

"Kalau kita lihat dari perolehan kepala daerah, itu 19 dari 35 (PDIP Menang) artinya 54 persen daerah kabupaten kota masih memilih kader Banteng," ujar Deddy . 

"Jadi kami terima kasih pada warga Jateng terbukti bahwa kepercayaan terhadap PDIP masih tetap tinggi," sambungnya.

Deddy lantas berkelakar, pasangan cagub-cawagub yang unggul saat ini di Pilkada Jawa Tengah tidak perlu bangga. Yang seharusnya menang di Pilkada Jawa Tengah kata dia, merupakan pihak lain.

"Kalau soal gubernur, saya susah bilang yang menang jangan bangga, karena sesungguhnya bukan dia yang menang tapi yang lain," tandas Deddy.

Banosos dan Parcok di Pilkada Serentak Jateng 2024

Partai coklat atau Parcok selama ini dituding sebagai salah satu faktor penentu kekalahan PDIP di sejumlah daerah di Jawa Tengah di Pilkada kali ini termasuk untuk pemilihan gubernurnya.

Diketahui, partai coklat diasosiasikan dengan dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk pengerahan perolehan suara pasangan tertentu di Pilkada serentak 2024. 

"Mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi. Tapi sebagai kandang bansos dan parcok (partai cokelat)," kata Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

"Jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok," ujar Deddy Sitorus.

Politisi Demokrat Bantah Ada Campur Tangan Parcok

Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan membantah tudingan dari PDIP mengenai adanya partai coklat yang bermain saat perhelatan Pilkada 2024.

Partai coklat yang dimaksudkan adalah oknum anggota polisi dan aparatur sipil negara (ASN) yang turut terlibat aktif memenangkan salah satu paslon tertentu. 

Khususnya, paslon yang mendapatkan endorse dari kekuasaan.

Menurut Hinca, pihak kepolisian sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan selama Pilkada 2024.