Dia mengatakan, bukan suatu yang mengherankan jika polisi menjaga TPS di sejumlah daerah.
"Tugas-tugas kepolisian memang begitu, artinya menjaga ketertiban, menjaga harkamtibmasnya itu ya. Dan dia hadir di masyarakat. Dalam rangka ini semua. Nah ketika pilkada mereka hadir menjaga, paling tidak berapa itu, satu polisi, nggak bisa satu TPS. Kan harus dijaga itu ya," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Dia mencontohkan perhelatan Pilkada Sumatra Utara 2024 yang memenangkan menantu Jokowi, Bobby Nasution versi hitung cepat (quick count).
Dia mengklaim kepolisian sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
"Saya melihat kepolisian ya menjalankan tugasnya sebagai polisi, jaksa menjalankan fungsinya sebagai jaksa, dan KPU penyelenggara, Bawaslu yang mengawasi, partai politik atau peserta pemilu menjalankannya. Begitulah pesta ini berjalan, sehingga saya tidak setuju dan tidak melihat ada partai coklat," jelasnya.
Rocky Gerung menilai pernyataan Deddy ini wujud kejengkelan PDIP, khususnya terkait pelaksanaan pilkada serentak 2024.
"(Kejengkelan) terutama keterlibatan aparat dan adalah hak PDIP untuk mengajukan semacam komplain terhadap kejadian yang memang mengindikasikan bahwa PDIP dikerjain. Dikerjain siapa? Ya dikerjain oleh Jokowi. Melalui apa? Ya melalui aparat yang masih di posisi Jokowi," katanya seperti dikutip dari channel Youtube Rocky Gerung Official, Senin (2/12/2024).
Gerung menilai protes Deddy memang dimaksudkan supaya ada evaluasi.
"Tetapi sekali lagi kita ingin pastikan bahwa persiapan kita untuk menuju Indonesia Emas itu harus dimulai dengan pelembagaan politik yang betul-betul rasional," katanya.
Ia menilai keterlibatan polisi dalam pilkada di mana Jokowi cawe-cawe menjadi masalah yang sangat serius dan harus didalami.
"Jangan hanya ini sekedar jadi isu politik ini setiap kali seperti pilkada maupun nanti kepada pemilu. Karena bagaimanapun juga ini polisi adalah lembaga negara yang harus bersifat imparsial dan jangan ditarik-tarik ke wilayah politik," kata Gerung.
Gerung menilai kemenangan PDIP di sejumlah provinsi maupun kabupaten kota menunjukkan dan di provinsi DKI Jakarta menunjukkan kandang banteng pindah ke Jakarta.
"Ini juga satu penandah kemenangan atau kekuatan PDIP justru menjadi solid ketika dia diuber-uber, dipersekusi, dilecehkan, dipermainkan atau disingkirkan justru oleh mantan kadernya yaitu Jokowi. Jadi semua ini hanya soal kemampuan Jokowi masih menggunakan aparat kekuasanya.