Dalam spanduk tersebut tertulis 'Megawati Ketum Ilegal'.

Atas hal ini, PDIP menduga ada pihak luar yang berupaya mengacak-acak Kongres partai pada 2025.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menduga ada pihak luar yang berupaya mengacak-acak Kongres PDIP pada 2025 mendatang.

"Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga 1 di internal PDIP untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDIP menjelang Kongres PDIP sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Ronny Talapessy di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Ronny menegaskan, provokasi berupa serangan terhadap Megawati melalui baliho dan spanduk telah memicu kemarahan kader di seluruh Indonesia.

"Sehingga memicu kemarahan anggota dan kader partai seluruh Indonesia," ujarnya.

Dia juga memaparkan keabsahan struktur organisasi PDIP yang telah diperpanjang hingga 2025.

Menurut Ronny, keputusan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-05.11.02 Tahun 2024.

"Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDIP dalam menjalankan tugas politiknya," tegasnya.

Dia menjelaskan, perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal tersebut mengatur perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif ketua umum yang diamanatkan Kongres Partai dan ditetapkan dalam Rakernas V PDIP Tahun 2024.

Dalam konferensi pers, PDIP juga menayangkan video pernyataan dari jajaran pengurus DPC dan DPD yang menyatakan dukungan penuh terhadap Megawati dan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

 PDIP Nyatakan Siap Melawan

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menegaskan bahwa partainya akan melawan siapapun yang mencoba mengganggu stabilitas dan soliditas partai berlambang banteng itu. 

Pernyataan ini disampaikan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyusul informasi terkait adanya gerakan untuk mengacak-acak Kongres PDIP pada 2025 mendatang.