Mantan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, fenomena dinasti politik sebenarnya hampir terjadi di semua negara.

Hanya saja yang menjadi masalah adalah ketika untuk sebuah kebutuhan dinasti politik akhirnya merekayasa hukum yang berlaku.

Hal itu dikatakan Mahfud saat menjawab pertanyaan mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) yang pernah membatalkan tentang pasal dinasti politik saat gugatan atas Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau yang dikenal dengan UU Pilkada, pada acara “Tabrak Prof!” di Bento Kopi, Kota Bandar Lampung, Lampung, Kamis (25/1/2024).

“Yang jadi masalah kalau untuk memenuhi kebutuhan dinasti politik itu, melakukan rekayasa hukum terhadap hukum yang berlaku, sehingga yang tidak boleh dilakukan, lalu dilakukan menggunakan pendekatan-pendekatan yang kasar,” katanya.

Baca juga: Sindiran Pengamat kepada Jokowi: Beliau Presiden Tersukses Membangun Dinasti Politik Pascareformasi

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, menyindir Jokowi sebagai presiden yang paling sukses yang berhasil membangun dinasti politik pascareformasi.

Menurutnya, praktik politik dinasti keluarga Presiden Jokowi demi melanggengkan kekuasaannya kian meluas.

Ia melihat Jokowi terus berekspansi meluaskan trah politiknya menjelang dirinya pensiun dari Istana.

Anak dan menantunya telah lebih dulu menjabat sebagai kepala daerah dan pimpinan tertinggi sebuah partai.

"Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) setelah dirinya menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Ada juga menantu Jokowi, Bobby Nasution yang merupakan Wali Kota Medan digadang-gadang bakal maju di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024," ujarnya dikutip dari tayangan kompas TV, Selasa (12/3/2024).

Jokowi pun telah menanggapi isu soal dinasti politik yang menjerat keluarganya.

Namun, Jokowi tak melihat situasi ini sebagai masalah. Ia justru melempar pertanyaan soal dinasti politik dengan menjawab bahwa segala penilaian berada di tangan masyarakat.

"Itu kan masyarakat yang menilai, dan apa dalam pemilihan pun, baik di pilkada, pilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih rakyat," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

"Yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu rakyat, bukan elite, bukan kita, bukan partai, itulah demokrasi," terangnya. (*)