Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2024 merupakan tahun politik. Pada tahun ini digelar Pemilu 2024 (Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden) yang digelar secara serentak pada 14 Februari lalu. 

Joko Widodo (Jokowi) yang menjabat sebagai Presiden RI selama 10 tahun terakhir harus lengser.

Berdasarkan aturan konstitusi di Indonesia, Pasal 7 UUD Tahun 1945 masa jabatan Presiden hanyadua periode yakni 5 tahun dan dapat dipilih lagi dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Setahun sebelumnya sempat muncul usulan Presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

Wacana tersebut awalnya memang bergulir sejak 2019. Setelah itu setiap tahun menjelang Pemilu wacana tersebut kerap diperbincangkan. 

Bila awalnya dalih wacana presiden tiga periode adalah untuk menghentikan kerasnya polarisasi politik karena berkaca pada Pilpres 2019, mendekati Pemilu 2024 alasannya berubah yakni untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi nasional yang sempat dihantam Pandemi Covid-19.

Namun, usulan tersebut banyak mendapatkan protes dari masyarakat  termasuk juga partai politik. Sehingga Pilpres tetap digelar pada Februari 2024 lalu.

Baca juga: Video Skandal Elite Politik Indonesia Milik Hasto Dibawa Connie Bakrie ke Rusia, Segera Dirilis

Pelaksanaan Pilpres 2024 sangat menjadi sorotan.

Pertama, Jokowi dinilai ikut cawe-cawe serta pecah kongsinya Jokowi dengan PDIP. Meski cawe-cawe Jokowi tidak terlihat secara gamblang, namun dukungan mantan wali kota Solo dan Gubernur DKI tersirat dalam sejumkah acara Parpol. 

Jokowi dan Prabowo juga beberapa kali menggelar pertemuan empat mata. Apalagi kemudian pada Pilpres 2024, Prabowo menggandeng putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dengan diselimuti kontroversi karena dinilai merubah aturan konstitusi terkait batas umur Cawapres.

"Jagoan" Jokowi tersebut kemudian menang telak di Pilpres mengalahkan pasangan Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 

Kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 membuat transisi pemerintahan diprediksi banyak kalangan akan berjalan dengan mulus.

Apalagi Prabowo-Gibran mengusung keberlanjutan dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Baca juga: Kaleidoskop 2024: Pembelotan Jokowi Sang Petugas Partai Hingga Dipecat Ketua Umum PDIP Megawati

Transisi pemerintahan juga disiapkan. Jelang purna tugas Jokowi melakukan tiga kali perombakan Kabinet dan memasukkan orang-orang kepercayaan Prabowo. 

Selain itu, jelang pensiun Jokowi juga juga mengesahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.

Dengan undang undang tersebut jumlah kementerian yang tadinya dibatasi hanya 34 sekarang bisa disesuaikan dengan keperluan Presiden. 

Kemudian, Jokowi juga mempersilahkan tim sinkronisasi Prabowo-Gibran membahas anggaran bersama Menteri Keuangannya untuk membahas RAPBN 2025. Sehingga APBN 2024 sesuai dengan kebutuhan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mulusnya transisi pemerintahan tampaknya benar.  

Dalam komposisi Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, terdapat 17 menteri era Presiden Jokowi.

Bahkan 4 diantaranya menjabat sebagai Menko (Menteri Koordinator). Diantaranya  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan. 

Tidak hanya itu sejumlah Program program Jokowi juga dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran, diantaranya: 

Proyek IKN 

Pembangunan IKN yang dinilai banyak kalangan sebagai proyek ambisius Jokowi akan dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan Presiden Prabowo telah memerintahkan jajaran kabinetnya untuk melanjutkan proyek tersebut. Salah satu pertimbangannya yakni peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.

Presiden Prabowo juga direncanakan akan mulai berkantor di IKN Pada 2028 mendatang. Prabowo akan berkantor di IKN apabila Nusantara telah menjadi Ibu Kota Politik.

"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi Selasa, (10/12/2024).

Baca juga: Kaleidoskop 2024: Peristiwa Politik yang Menggemparkan, Prabowo-Gibran Dilantik hingga HUT RI di IKN

Program Sejuta Rumah 

Selain IKN, program lainnya yang akan dilanjutkan Prabowo yakni program sejuta rumah. Program sejuta rumah merupakan program yang digagas Jokowi sejak awal pemerintahannya atau 2015 silam dengan menargetkan pembangunan 1 juta rumah setiap tahunnya. Program tersebut dibuat untuk menekan kurangnya pasokan hunian atau backlog yang pada 2015 tercatat sebanyak 11,4 juta. 

Berdasarkan data pemerintah, sejak 2015 hingga 2023 realisasi program tersebut sebanyak 9.206.379 rumah terbangun. Sementara pada 2024 hingga Juli, sebanyak 617.622 rumah. 

Sementara itu Presiden Prabowo menargetkan membangun 15 juta rumah selama satu periode pemerintahannya. Hal itu disampaikam Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Program Tanggul Raksasa 

Program era Jokowi lainnya yang akan dilanjutkan Prabowo yakni giant sea wall atau tanggul raksasa. Program dilanjutkan untuk mengatasi ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah di utara Jawa.

Tanggul raksasa tersebut akan membentang dari Jakarta hingga Gresik Jawa Timur. Proyek tersebut diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp123 triliun untuk delapan tahun kedepan. Dalam membangun proyek tersebut pemerintah akan melibatkan investor swasta termasuk asing.

Pasalnya, proyek yang telah dicanangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994 itu tidak bisa hanya mengandalkan APBN.

"Karena kalau hanya mengandalkan fiskal atau APBN kita tentu tidak cukup karena banyak sekali prioritas lainnya yang juga harus diwujudkan," kata Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Rencana proyek tersebut bahkan sempat dibahas Presiden Prabowo saat bertemu Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di Beijing November lalu.

Hilirisasi

Presiden Prabowo juga melanjutkan program hilirisasi Jokowi.

Hilirisasi merupakan agenda ekonomi yang selalu digaungkan Jokowi selama dua periode pemerintahannya.

Di era Jokowi banyak smelter telah dibangun, sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah atau raw material khususnya untuk komoditas nikel, bauksit, dan tembaga. Kebijakan tersebut telah berhasil membuka ribuan lapangan kerja serta menambah pendapatan negara Rp158 triliun.

Presiden Prabowo menegaskan akan memperluas hilirisasi terhadap 26 komoditas unggulan diantaranya besi baja, emas perak, batu bara, aspal buton, minyak bumi, gas bumi, kobal, dan lainnya.

“26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya,” ungkap Presiden Prabowo dalam sidang kabinet.

Menurut Presiden, apabila sumber daya alam dapat dikelola secara mandiri maka akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Bansos

Selain itu, Presiden Prabowo juga akan melanjutkan program Bansos Pangan untuk mengurangi beban masyarakat kecil.

Anggaran perlindungan sosial termasuk Bansos didalamnya dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun pada APBN 2025.

Bansos tersebut yakni beras 10 kilogram yang akan diberikan kepada 16 juta keluarga penerima yang akan mulai disalurkan awal 2025.

Baca juga: Kekayaan AKBP Malvino Edward yang Terjerat Pemerasan di DWP: Karier Moncer Tak Punya Rumah dan Tanah

Selain Bansos beras, program lainnya yang akan dilanjutkan yakni Program Keluarga Harapan atau PKH yang diberikan setiap kuartal atau empat kali dalam setahun kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Adapun besaran PKH beragam mulai dari PKH ibu hamil dan anak balita sebesar Rp 3 juta pertahun, PKH Lansia diatas 60 tahun sebesar 2,4 juta pertahun, PKH Pendidikan yang bervariasi yakni SD Rp 900 ribu pertahun,SMP Rp 1,5 juta per tahun, dan SMA Rp 2 juta pertahun. 

Selain itu, ada juga Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) sebesar Rp 200 ribu per bulan bagi masyarakat yang terdaftar dalam DTKS atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).

Kemudian ada bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu yang besarannya bervariasi.

Selain itu, pemerintah juga akan tetap membantu iuran jaminan kesehatan BPJS sebesar Rp42 ribu per bulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu. 

"Selain program yang sudah berlaku dan akan diteruskan seperti PKH, kartu sembako, PIP, dan KIP Kuliah, juga perlinsos dengan melakukan sinergi dan integrasi dengan kartu kesejahteraan," kata Sri Mulyani, Selasa (27/8/2024).

Bansos-bansos yang dijalankan sejak era Jokowi tersebut akan ditambah Program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo. Program tersebut akan mulai bergulir pada Januari 2025. Anggaran program tersebut mencapai Rp71 triliun.

Baiknya hubungan Jokowi dengan Prabowo menjadi salah satu faktor mulusnya transisi pemerintahan.

Setelah Prabowo menjadi Presiden, setidaknya dua kali diketahui bertemu Jokowi. Pertama, Prabowo menyambangi kediaman Jokowi di Solo usai kunjungan kerja ke Merauke Papua pada 3 November lalu.

Kemudian sebaliknya Jokowi menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta pada 6 Desember 2024. 

Presiden Prabowo juga kerap memuji kepemimpinan Jokowi dalam sidang kabinet Paripurna di Istana.