TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, menilai pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan Ketua Umum PDIP upaya mencari panggung politik. 

Pernyataan ini menyusul status tersangka Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, oleh Harun Masiku.

"Enggak ada maknanya, cuma cari panggung," kata Andreas saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (8/1/2025). 

Menurut Andreas, Effendi tidak memiliki legitimasi untuk meminta Megawati turun dari jabatan Ketua Umum PDIP.

Baca juga: Effendi Simbolon Respons Hasto Kristiyanto PDIP Jadi Tersangka KPK: Sudah Bagus Tak Langsung Ditahan

"Effendi itu siapa?" ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini.

Sebelumnya, Effendi menyatakan bahwa Megawati seharusnya bertanggung jawab atas perkara hukum yang menjerat Hasto. 

"Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum," ucapnya.

Effendi menyebut, langkah mundur Megawati akan menjadi bentuk tanggung jawab moral atas kasus ini. 

"Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum," tuturnya.

Menurutnya, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Dia mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi.

"Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level Sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini," tegasnya.

Sebagai mantan kader PDIP, Effendi mengaku prihatin dengan kondisi partai berlambang banteng moncong putih itu. 

Dia menilai bahwa perkara yang menimpa Hasto adalah petaka besar bagi PDIP, terutama karena melibatkan pejabat dengan posisi tinggi.

"Ya itu kan dengan sendirinya, turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisinya," imbuh Effendi.

Diketahui, Hasto Kristiyanto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku.

Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024. 

Kasus kedua adalah dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku.