Sebelumnya, OCCRP telah memberikan klarifikasi bahwa penunjukan nominasi dilakukan oleh panel juri yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis.

“Kami membuka pendaftaran nominasi secara umum dan menerima lebih dari 55.000 nominasi, termasuk beberapa tokoh politik terkenal dan individu yang kurang dikenal,” tulis OCCRP dalam laman resminya.

OCCRP juga menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti keterlibatan Jokowi dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidenannya.

“OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidenannya,” jelas lembaga tersebut. 

PDIP tuding penggeledahan rumah Hasto upaya pengalihan isu

Sementara itu, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, bicara soal penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Kota Bekasi, Jawa Barat, oleh penyidik KPK, Selasa (7/1/2025).

Guntur menilai penggeledahan itu hanya untuk mengalihkan isu Jokowi, yang masuk daftar pemimpin terkorup dunia 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Ia menyebut Jokowi sangat terganggu buntut publikasi tersebut, sehingga melakukan segala cara untuk menutupi.

Menurut Guntur, upaya yang dilakukan Jokowi untuk mengubur pemberitaan OCCRP adalah dengan mengerahkan buzzer atau pendengung dan melakukan intimidasi.

"Kami mendapatkan informasi, Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu."

"Dia melakukan segala cara untuk menutupi berita ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi," jelas Guntur, Selasa.

Lebih lanjut, Guntur mengungkap ada media online yang diintimidasi agar menghapus pemberitaan mengenai nominasi OCCRP.

Ia juga menyebut buzzer-buzzer mendapat tugas mendiskreditkan OCCRP dan pihak-pihak yang mendesak KPK memeriksa Jokowi.

Untuk mengalihkan isu tersebut, ungkap Guntur, KPK diminta menggeledah rumah Hasto.

"Ada portal berita yang diintimidasi agar menghapus berita. Dan pengerahan buzzer di media sosial untuk mendiksreditkan OCCRP dan pihak-pihak yang mendukung agar pengumuman OCCRP dilanjutkan oleh penegak hukum agar egera memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi serta keluarganya," urai Guntur."