News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Komisi III DPR Heran Program Jaga Desa yang Digagas Jaksa Agung Tak Disertai Anggaran

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Komisi III DPR RI menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) dalam kegiatan launching Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir. Aduan masyarakat mengenai hal tersebut resmi dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Senada, Anggota Fraksi Golkar Benny Utama turut mempertanyakan absennya anggaran program Jaga Desa. Ia mengingatkan agar praktik pemungutan biaya dari kepala desa tidak terjadi lagi.

"Kalau toh tidak didukung anggaran, pengalaman daerah lain itu biasanya Pemda ada anggaran untuk seperti itu. Jadi tidak harus (memungut) Apdesi, kepala desa. Jangan kepala desa, ini sensitif sekali," tegasnya.

Dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo menyoroti ketakutan yang kerap menghantui kepala desa terhadap aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan.

Sementara itu, Anggota Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan mengapresiasi keberanian warga Samosir yang melaporkan dugaan pungli ke DPR.

"Belum ada sepanjang saya tiga periode di DPR ini, belum pernah saya dengar masyarakat hadir di ruang Komisi III mempersoalkan bukan jumlah uangnya, tapi rasa keadilannya," pungkas Hinca.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini