Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, KEFAMENANU - Sejumlah warga di Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur melontarkan protes, lantaran tidak pernah sekalipun menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah.
“Sejak program Pemerintah berupa bantuan langsung tunai ini mulai dilaksanakan, kami belum pernah mendapatkannya, padahal status kami sama miskinnya seperti mereka yang dapat terus bantuan itu. Karena itu kami mau tanya, apakah kami ini bukan warga negara Indonesia? Sehingga kami tidak diperhatikan,” kata Ulu Besin Manehat, yang diamini Blandina Nipu, Yakobus Bau, Guido Mamulak, Guido Manek dan Yustinus Kun Usboko, warga setempat, Senin (20/4/2015).
Menurut mereka, Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwa, BLT ini diberikan merata kepada seluruh masyarakat yang tidak mampu, tetapi fakta di lapangan sangat bertolak belakang. Warga penerima BLT ini, tetap saja sama sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo.
Bahkan, kata Ulu Besin Manehat, sejumlah waga yang mampu secara ekonomi dan ada juga yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun ikut menerima BLT sebesar Rp 200.000 per bulan. ”Setiap tahun kami yang tidak dapat BLT ini, selalu bayar pajak terus menerus, tetapi kami tidak pernah dikasih apa-apa oleh Pemerintah. Di Kelurahan kami ini ada PNS (mandor sekolah) yang terima BLT sehingga kami menganggap bantuan ini sangat aneh dan tidak adil,” kata Ulu Besin.
Dia berharap, Presiden bisa memperhatikan warga miskin seperti mereka yang tidak pernah sekalipun memeroleh bantuan tersebut. Warga juga berharap instansi pemerintah yang terkait bisa mendata ulang warga tidak mampu (miskin) yang memang belum tercatat sama sekali dan mengevaluasi program ini agar tepat sasaran.
Terkait hal itu, Lurah Ponu Sipri Padapili mengaku data penerima BLT itu berasal dari Kementerian Sosial, sehingga dari Kelurahan hanya menjalankan saja. Meski diakui Sipri, bahwa ada warganya yang benar-benar miskin tetapi tidak dapat BLT.