Namun keberadaan perkebunan itu menjadi penopang hidup bagi 5.000 kepala keluarga yang sebagian besar beprofesi sebagai petani.
"Seharusnya, pemerintah mengalihfungsikan kawasan PTPN VIII ke usaha pertanian lainnya.
Bukan malah ke properti yang menguntungkan investor dan industri besar berteknologi tinggi," kata Wowon.
Prediksi pemerintah yang menyebutkan proyek kereta cepat akan menguntungkan itu hanya semu.
Menurutnya, proyek kereta cepat itu tidak akan menguntungkan masyarakat apapun alasannya menyusul proyek tersebut digenjot dengan dengan investasi dan hutang. Itu mengapa pihaknya sangat mendukung penolakan terhadap proyek tersebut.
"Akan ada situasi lebih buruk lagi dengan proyek yang menggunakan lahan sangat luas itu. Contoh Tol Cipularang, usaha rakyat di beberapa titik yang tadinya ramai sekali menjadi bangkrut karena ada pembangunan. Kereta api cepat juga lebih dari itu, tak hanya pedagang saja," ujar Wowon.