Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN -- Peristiwa kapal tenggelam dalam tragedi KM Sinar Bangun yang menghilangkan sebanyak 184 penumpang menjadi catatan buruk pariwisata tidak hanya di Sumatera Utara namun di Indonesia.
Lupakan mimpi menjadikan Danau Toba sebagai Monaco of Asia jika masalah keselamatan penumpang tidak bisa diselesaikan dan menjadi prioritas.
Terlebih setiap penumpang kapal motor milik swasta selama ini tidak pernah menerapkan daftar manifest dan selalu memaksakan penumpang hingga over kapasitas untuk mendapatkan keuntungan.
Baca: Kisah Mantan Teroris Murid Noordin M Top Mau Meledakkan Kafe Tetapi Batal Gara-gara Wanita Berjilbab
Sebelumnya mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli pernah menyatakan pemerintah akan menyulap kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara layaknya Monaco yang ada di Eropa.
Namun untuk dapat mewujudkan ‘Monaco dari Asia’ tersebut, Rizal mengaku membutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah sekaligus masyarakat setempat. Wacana ini mendapatkan dukungan oleh Pemerintahan Jokowi.
“Kami akan mengembangkan Danau Toba jadi The Monaco of Asia. Pertama, kami akan bersihkan dulu Danau Toba karena banyak yang menanam ikan di situ. Setelah itu dibangun infrastrukturnya, jalan, air bersih, internet, dan sebagainya,” kata Rizal saat itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Rizal awalnya ingin menyulap danau terbesar di Indonesia itu layaknya kawasan Monaco yang berada di pinggiran Perancis.
Namun Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman di bawah Luhut Binsar Pandjaitan, target tersebut diturunkan menjadi lebih realistis, cukup meniru kawasan wisata Nusa Dua, Bali yang populer lebih dulu di mata turis asing.
Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, tenggelamnya Kapal Mesin (KM) Sinar Bangun terjadi karena beberapa faktor.
Faktor pertama yang dilihat Luhut adalah ketiadaan visi pembangunan fasilitas infrastruktur dengan jumlah wisatawan Danau Toba.
"Peristiwa yang terjadi kemarin karena beberapa hal seperti pembangunan fasilitas infrastruktur yang belum disamakan dengan peningkatan jumlah wisatawan," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/6/2018).
Faktor lainnya menurut Luhut adalah kurangnya disiplin dari penyelenggara serta pengawas angkutan kapal.
Terkait hal tersebut, Luhut mendukung langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang akan menghukum pihak bersalah dalam kasus tersebut.
"Hukum harus ditegakkan kepada siapa saja yang melakukan kelalaian pada kecelakaan ini," tegas Luhut.