Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini marah setelah mengetahui dua mobil lab PCR bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dikirim ke daerah lain luar Surabaya.
Padahal pihak Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan persiapan pemeriksaan terhadap warganya untuk penanganan Covid-19.
Kejadian tersebut membuat sejumlah pihak memberikan tanggapan.
Baca: Kronologi Lengkap Kemarahan Risma Akibat Mobil Lab PCR dari BNPB Justru Dialihkan ke Kota Lain
Mulai dari Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, hingga DPRD Kota Surabaya.
Dikutip dari Surya.co.id, Hasto mengirimkan sebuah rilis yang berisi tanggapan terkait kemarahan Risma.
Dengan serius Hasto menanggapi insiden tersebut.
Hasto kecewa karena dua mobil bantuan dari BNPB yang seharusnya untuk warga Surabaya malah dialihkan ke daerah lain.
Ia merasa pengalihan fungsi mobil tersebut tidak melihat skala prioritas dalam pencegahan Covid-19.
Di mana sampai saat ini jumlah kasus positif di Surabaya mencapai ribuan pasien.
"RS rujukan penanganan Covid-19 beberapa ada di Surabaya," terang Hasto dikutip dari Surya.co.id.
"Disayangkan bantuan dua mobil lab dari BNPB untuk Surabaya dipindahkan"
"Tanpa memertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Surabaya," tambahnya.
Baca: Anak Buah Prabowo Heran Risma Ngamuk Gara-gara Mobil PCR : Kok Sering, Gak Ada Cara Lain?
Baca: Tangis dan Kemarahan Risma Saat Mobil PCR Dialihkan ke Daerah Lain: Itu Saya Ngemis-ngemis Mintanya
Dalam rilis itu, Hasto juga meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Gugus Tugas bisa berkomunikasi lebih baik dan bijak.
Serta tidak terlebih dahulu mementingkan posisi dalam dunia politik di masa seperti sekarang ini.
Hasto meminta agar seluruh kepala daerah terkait terlebih dari PDI Perjuangan bisa lebih memperhatikan warga.
Selain itu, Hasto juga meminta agar tidak ada diskriminasi dan SARA.
Semua warga di Jawa Timur pada khususnya diwajibkan mendapatkan perilaku yang sama demi kemanusiaan.
"Sebaiknya harus menghindari ego kepemimpinan," jelas Hasto dikutip dari Surya.co.id.
"Seluruh kepala daerah dari PDIP wajib mengedepankan kepentingan rakyat, tanpa membeda-bedakan pilihan politik warganya," imbuhnya.
Selanjutnya, Ketua DPRD Jawa Timur yang juga politisi PDI Perjuangan, Kusnadi juga memberikan komentar terkait kemarahan Risma dan insiden yang terjadi.
Baca: VIRAL Video Tri Risma Marah-marah, Geram Mobil PCR Bantuan Diserobot: Kalau Mau Boikot Jangan Gitu
Baca: Video Risma Marah karena Mobil PCR Dialihkan, Teriak di Telepon : Nanti Saya Dituduh Gak Bisa Kerja
Dikutip dari Surya.co.id, Kusnadi meminta agar seluruh para instansi dan petinggi terkait bisa saling bekerja sama.
Seperti antara pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, serta para masyarakat.
Kemudian apabila ada perbedaan pendapat, Kusnadi memohon dapat diselesaikan dengan baik dan damai.
Ia meminta agar para pemegang kekuasaan dapat menahan diri agar tidak terjadi gesekan.
"Seharusnya semua bekerjasama," tutur Kusnadi dikutip Surya.co.id.
Kusnadi juga memberikan imbauan untuk bekerja sama dalam menuntaskan pandemi Covid-19 di Jawa Timur.
Ia menegaskan, semua kebijakan terkait penanganan Covid-19 harus diambil demi kepentingan warga.
Selain itu, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri turut memberikan tanggapan.
Dikutip dari Surya.co.id, Syaifuddin beranggapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur harus memperhatikan daerah prioritas.
Ia bahkan mengatakan Pemprov tidak memiliki strategi yang baik setelah mengirim dua mobil bantuan BNPB untuk Surabaya ke wilayah lain.
Baca: Warga yang Positif Covid-19 di Surabaya Melonjak, Ini Tanggapan Risma
Baca: Risma Akhirnya Terapkan 2 Skenario Besar Usir Corona Dari Surabaya
Padahal Surabaya memiliki jumlah kasus positif tertinggi di wilayah Provinsi Jawa Timur.
“Dipindahnya mobil tes PCR dari Surabaya ke daerah lain menunjukkan Pemprov tidak mempunyai strategi yang cermat,” dikutip dari Surya.co.id.
Kronologi Kemarahan Risma
Awalnya, Pemkot Surabaya mendapatkan bantuan mobil lab PCR dari BNPB untuk menangani Covid-19.
Di mana terdapat dua mobil lab PCR yang akan digunakan untuk melakukan tes massal terhadap warga Surabaya.
Bantuan itu seharusnya diterima oleh Pemkot Surabaya, pada Kamis (28/5/2020) lalu.
Namun, setelah bantuan dari BNPB datang, warga Surabaya tidak bisa melakukan tes hingga sebanyak dua kali.
Hal itu dikarenakan yang pertama, mobil lab PCR bantuan dari BNPB dibawa ke Sidoarjo.
Kejadian ini berlangsung, pada Kamis (28/5/2020) sesaat setelah mobil lab PCR sampai.
Kegagalan warga Surabaya untuk melakukan tes kembali dirasakan, pada Jumat (29/5/2020) pagi.
Di mana kala itu pemkot sudah mempersiapkan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah warganya.
Baca: UPDATE Corona di Indonesia 30 Mei 2020: Kasus Baru Terbanyak Kembali Ada di Jawa Timur
Baca: Nenek Berusia 100 Tahun Asal Surabaya Buktikan Bisa Sembuh dari Covid-19, Apa Rahasianya?
Satu daerah yang awalnya akan menjadi titik pemeriksaan adalah warga di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Surabaya.
Saat itu baik warga maupun para petugas pengecekan sudah melakukan persiapan.
Namun mobil lab PCR yang seharusnya digunakan malah dikirim ke wilayah lain.
Disebutkan menggunakan mobil lab PCR dari BNPB ke wilayah lain tidak berkoordinasi dengan pemkot Surabaya.
Selang beberapa saat, Pemkot Surabaya mendapatkan informasi apabila mobil lab PCR justru dibawa ke wilayah lain yakni ke daerah Tulungagung dan juga Lamongan, Jawa Timur.
Insiden ini yang kemudian membuat Risma naik pitam.
Kekesalan ini ditumpahkan oleh Risma melalui sambungan telepon kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya.
Risma mengaku sangat kecewa dengan peristiwa ini yang justru bisa menghambat penanganan Covid-19 di Surabaya.
(Tribunnews.com/Febia Rosada, Surya.co.id/Nuraini Faiq/Arum Puspita/Yusron Naufal Putra)