Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, mengatakan, pegawai honorer perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia menilai kinerja Pemkot juga bergantung terhadap produktivitas mereka.
"Tentu kita tidak ingin kebijakan pegawai kontrak itu kita tidak efisien dan mendukung kinerja pemerintahan. Oleh karenanya harus dievaluasi," ujarnya.
Selama ini, ada pegawai honorer yang justru tidak produktif namun tetap mendapatkan gaji.
Sementara mereka yang memiliki intensitas kerja yang baik malah kurang mendapat apresiasi.
"Ada informasi namanya terdaftar pegawai kontrak Pemkot, tetapi sudah tidak kerja di Pemkot. Ini yang saya minta evaluasi supaya ada rasa keadilan bagi semua pegawai kontrak," tutupnya.
Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Malas dan Tak Produktif, Pemkot Makassar Ancam Rumahkan 200an Honorer
(Tribun-timur.com/Alfian)