Baca tanpa iklan
Ela menyadari bahwa perumahan tersebut memang zona merah dan rawan longsor, tetapi jika lerengnya dibangun TPT yang sangat kokoh, pasti lokasi tersebut akan aman dari bencana longsor.
"Kalau pindah, anak sekolah jadi jauh, dan jujur saja kita juga harus melakukan renovasi lagi. Jadi saya tidak setuju, mending itu lerengnya diperkokoh dan dipatenin," kata Ela.
Penolakan relokasi juga datang dari warga Perum SBG Blok BA 6, Rida Juwita (51).
Hal itu karena dirinya memiliki 4 rumah di SBG, sedangkan rencana Pemkab Sumedang hanya memberikan satu rumah untuk satu KK.
"Saya, kan, punya 4 (rumah) satu keluarga, 3 rumah dikontrakkan. Kalau hanya 1 KK, kan, saya yang rugi. Tapi walaupun digantinya per nomor, saya juga gak mau karena harus renovasi lagi," ucap Rida.
Baca juga: Bencana Alam Awal Tahun 2021: Longsor Sumedang, Gempa Sulbar, Banjir Kalsel, Gunung Semeru Meletus
Menurutnya, dengan solusi seperti itu, Rida bakal mengalami kerugian yang sangat besar karena 4 rumah mikiknya sudah kokoh dari hasil renovasi.
"Jadi lebih baik lereng diperkuat saja pakai benteng, pemerintah pasti lebih tahu. Intinya saya menolak relokasi," katanya.
Berbeda dengan Ela dan Rida, Nana Sutiana (51) setuju dengan rencana relokasi tersebut karena rumahnya hanya berjarak 27 meter dari lokasi lereng yang longsor dan rumahnya juga sudah mengalami kerusakan.
"Kalau demi keselamatan, insyaallah saya setuju karena kalau ada apa-apa di sana saya takut juga. Daripada keluarga saya hilang nyawa, ya lebih baik direlokasi," kata Nana.
Sebelumnya, permukiman di area longsor tepatnya di kawasan Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, bakal dikosongkan secara permanen setelah kejadian longsor besar menerjang kawasan tersebut.
Rencana itu berdasarkan hasil kajian ahli geologi sekaligus instruksi dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Sehingga, warga terdampak akan dibangunkan rumah tinggal permanen sebagai pengganti rumah mereka yang harus dikosongkan.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, mengatakan, untuk membangun rumah permanen warga terdampak longsor tersebut diperkirakan akan membutuhkan anggaran sebesar Rp 200 miliar.
"Diperlukan anggaran sekitar Rp 200 miliar untuk membangun hunian tetap bagi warga yang direlokasi, dan anggaran untuk jangka pendek sebesar Rp 6 miliar," ujar Dony.