Baca tanpa iklan
"KPK telah selesai melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya kecukupan alat bukti," ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi TribunJabar.id via ponselnya, Selasa (16/3/2021).
Menurutnya, KPK juga telah menuju tahap penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang turut menyeret nama Aa Umbara dan anak keempatnya, Andri Wibawa.
Namun, secara mendetail dari kasus tersebut hingga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum disampaikan oleh pihaknya kepada publik secara terbuka.
"Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," katanya.
Terkini, tim penyidik KPK hingga waktu yang belum dipastikan terus bekerja merampungkan tugasnya.
KPK, nantinya bakal mengumumkan kepada masyarakat luas.
Antara lain, konstruksi perkara, alat bukti, hingga nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka beserta dengan pasal sangkaannya.
"Sebagai bentuk keterbukaan informasi, kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," ujarnya.
Sementara Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku belum memperoleh berita terbaru mengenai kedatangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah pribadi Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, Selasa (16/3/2021) siang.
Ridwan Kamil mengatakan ia hanya mendampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Jawa Barat di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Namun demikian, Ridwan Kamil mengatakan ia mengetahui tentang serangkaian pemeriksaan yang dijalani Aa Umbara.
"Saya enggak hafal.
Yang saya tahu sempat ada pemeriksaan, updatenya saya tidak tahu. Fokus saya hari ini kedatangan Pak Firli saja," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Selasa (16/3).
Baca juga: Rumah Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Digeledah Penyidik KPK
Terkait dengan status Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi yang merupakan daerah pemekaran yang kepala daerah terdahulunya terjerat KPK, Ridwan Kamil mengatakan tidak ada hubungan antara daerah pemekaran dengan kasus korupsi.