Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrizal

TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh meminta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta dalam penegakan hukum kasus dugaan perdagangan kulit harimau tidak boleh ada tebang pilih.

Gakkum Kemen LH dan Kehutan harus membongkar ke akar-akarnya dan siapapun pelaku harus ditindak agar tak terulang lagi kasus kejahatan lingkungan di Tanah Rencong masa akan datang.

Hal ini disampaikan Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin setelah beredar kabar adanya penangkapan dua pelaku dugaan perdagangan kulit harimau di Bener Meriah oleh Tim SPORC Brigade Macan Tutul Seksi Wilayah I Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera bersama Polda Aceh.

Berdasarkan keterangan tertulis Balai Gakkum KLHK Sumatera, dua orang yang diamankan yaitu, S (44) dan A (41).

Belakangan diketahui, inisial A disebut-sebut bernama Ahmadi, mantan Bupati Bener Meriah yang sebelumnya terjerat kasus korupsi.

Baca juga: Pilar Batas Aceh Tamiang-Langkat Mulai Dipasang, Lokasi Merupakan Jalur Perlintasan Gajah

Satu sisi, Shalihin mengapresiasi kinerja penegak hukum yang telah menangkap pelaku perdagangan kulit harimau di Bener Meriah.

Menurutnya kasus ini bisa menjadi jalan masuk untuk membongkar mafia perdagangan satwa di lindungi yang beroperasi di Serambi Makkah, baik lintas provinsi maupun antar negara.

Di sisi lain, Shalihin juga meminta Gakkum KLHK agar mampu mengungkap ke publik aktor utama dalam upaya memutuskan mata rantai peredaran dan pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi di Aceh.

 “Bila pelaku utama tidak ditangkap, dikhawatirkan kasus yang sama akan berulang kembali dan kejahatan terhadap satwa dilindungi akan terus terjadi,” tegas Shalihin.

Menurutnya, keterbukaan itu penting agar publik dapat melihat kebenaran, bahwa selama ini ada mafia perdagangan satwa dilindungi di Aceh. Termasuk menjadi bukti bahwa penegak hukum tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, siapapun yang bersalah akan berhadapan dengan hukum.

"Balai Gakkum KLHK agar transparan dalam pengungkapan kasus ini. Segera ungkap siapa dalang utama peredaran satwa liar yang sangat dilindungi ini. Selain itu harus ada upaya konkret untuk mengungkap mata rantai peredaran satwa liar di Aceh," katanya.

"Jadi Balai Gakkum KLHK harus membongkar juga aktor utama, jangan hanya pelaku lapangan saja, kalau pelaku utama tidak ditangkap, kasus serupa dipastikan akan terulang lagi," tambah Shalihin.

Walhi Aceh bersama dengan masyarakat sipil lainnya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap membantu penegak hukum.

Kepada masyarakat, Shalihin juga berharap, tidak takut melapor ke penegak hukum apa bila ada informasi penting lainnya.

“Walhi Aceh bersedia menampung informasi tersebut, selanjutnya akan disampaikan ke penegak hukum selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk penindakan. Bila masyarakat punya informasi terkait tapi nggak berani melapor ke penegak hukum, bisa melaporkan ke Walhi," terangnya.

Menurut Shalihin, penting ada gerakan bersama mengingat Aceh sebagai daerah yang miliki kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversity). Sehingga perlu melakukan upaya keras agar dapat mengurangi perdagangan satwa liar, terutama yang dilindungi dengan status langka.

Jika hal ini tidak serius dilakukan, tambahnya, maka dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, keanekaragaman biodiversity penting ini akan hilang dan tentunya akan merusak reputasi Indonesia di tatanan internasional.

"Aceh memang masih memiliki hutan, namun satwa liar penghuni hutan secara pasti akan menghilang jika tidak dilakukan tindakan penegakan hukum yang serius dan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat di sekitar hutan agar menjadi bagian dalam melakukan pelestarian satwa liar,” demikian Ahmad Shalihin.(*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Walhi Aceh Minta Aparat Transparan Tanggani Kasus Perdagangan Kulit Harimau