TRIBUNNEWS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan penyebab harga minyak goreng curah di Purbalingga melebihi harga eceran tertinggi (HET) disebabkan karena distribusi yang panjang.

Kesimpulan tersebut dari pertemuan dengan Forkopimda beserta para Kepala OPD menggelar Rapat Koordinasi Minyak Goreng Curah, Selasa (31/5/2022).

Sesuai skenario Permendag No 11 Tahun 2022, rantai distribusi minyak goreng curah meliputi Produsen, Distributor I (D1), Distributor II (D2) dan terakhir pengecer.

Namun yang terjadi di Purbalingga, D2 masih menjual lagi ke Distributor III (D3) sebelum ke pengecer.

Baca juga: Pedagang Takut Harga Minyak Goreng Curah Bakal Naik Setelah Subsidi Dicabut Pemerintah

"Oleh karena itu perlu ada rapat lanjutan yang melibatkan Distributor II (D2) minyak goreng curah yang ada di Purbalingga.

Kepentingan kami hanya bagaimana agar harga minyak goreng curah bisa sesuai HET Rp 15.500 per kilogram di pasar tradisional," kata Bupati Tiwi sebagaimana dalam rilis, kepada Tribunbanyumas.com.

Berdasarkan data dari Polres Purbalingga dalam rapat, hampir seluruh pasar tradisional di Purbalingga harga ke konsumen melebihi HET.

Harga tertinggi di Kecamatan Rembang ada yang menjual hingga Rp 19 ribu per kilogram, dan terendah di Kecamatan Purbalingga ada yang menjual hanya Rp 14.500 per kilogram.

Bupati meminta kepada Dinperindag mencari tahu penyebab D2 di Purbalingga tidak langsung menjualnya ke pengecer.

Baca juga: Polda Jateng Bongkar Kasus Minyak Goreng Bermasalah di Banyumas, Ubah Curah Jadi Kemasan Berlabel

Tercatat ada 2 pelaku usaha di Purbalingga yang berperan sebagai D2 yakni Bumi Arta dan Dua Naga.

Ada sejumlah alternatif solusi yang bisa dilakukan Pemkab Purbalingga.

Pertama, intervensi dengan menekan jumlah profit distributor, baik D2 maupun D3.

Kedua, mendorong agar D2 langsung menjual ke pengecer, dan D3 harus berperan sebagai pengecer bukan distributor.

Ketiga, Pemkab Purbalingga akan melibatkan Perumda Puspahastama dalam stabilisasi harga.