TRIBUNNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran baru saja membuka Rapat Koordinasi dan Silahturahmi dengan sejumlah pihak untuk membicarakan pengendalian inflasi, antisipasi mudik lebaran, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla tahun 2023, mengantisipasi banjir dan percepatan penyelesaian batas desa.

Dalam Rapat Koordinasi itu diisi antara lain Silahturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (15/3/2023).

Pertama, Gubernur H. Sugianto Sabran membicarakan pengendalian inflasi yang harus jadi perhatian serius semua stakeholders terutama menjelang Bulan Ramadan dan Lebaran.

“Upaya-upaya pengendalian inflasi harus tetap konsisten dilakukan. Pantau rutin pasar-pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pokok. Lakukan langkah-langkah intervensi jika diperlukan, seperti pasar murah dan pasar penyeimbang. Jaga komunikasi dan ekspektasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying”, tutur Gubernur.

Tidak lupa, dalam sambutannya, Gubernur H. Sugianto Sabran juga memberi apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung pengendalian inflasi di Kalteng, khususnya TPID dan Satgas Pangan.

“Inflasi di Kalimantan Tengah sempat tinggi di akhir tahun 2022, tapi Alhamdulillah, sepanjang tahun 2023 ini terus membaik. Inflasi gabungan pada bulan Februari 2023 tercatat sebesar 5,94 persen (yoy), urutan ke-15 nasional”, lanjut Gubernur.

Gubernur menyampaikan keberhasilan tersebut tentu tidak lepas dari kerja keras dan upaya seluruh stakeholders, mulai dari operasi pasar murah dan pasar penyeimbang, sidak pasar, Gertam Babe, hingga menjalin kerja sama antar daerah.

Membahas kerukunan umat beragama dan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla

Setelah membahas inflasi, hal kedua yang disoroti Gubernur adalah kerukunan umat beragama, keamanan, ketertiban, kondusivitas dan keharmonisan di Kalteng, terlebih jelang Ramadhan dan Idulfitri.

Oleh karena itu, Ia meminta Aparat TNI/POLRI, Bupati/Wali Kota beserta Forkopimda, stakeholders terkait, dan elemen masyarakat, Damang dan Mantir untuk ikut berpartisipasi menjaga kerukunan umat beragama.

“Mudik lebaran juga harus dipersiapkan dan diantisipasi sebaik mungkin, terlebih PPKM telah dicabut”, imbuhnya.

Usai meminta semua pihak terkait untuk menjaga kerukunan umat beragama jelang Ramadan, Gubernur Sugianto juga berharap kepada Bupati/Wali Kota bersama Forkopimda Kabupaten/Kota agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla tahun 2023.

“Tahun 2023 ini kita harus lebih waspada. Januari 2023, hotspot dan kejadian karhutla di Kalimantan Tengah dua kali lipat dibandingkan tahun 2022. BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi El Nino dan kemarau panjang, diperkirakan terjadi mulai April dan puncaknya Agustus 2023”, tambahnya.

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga menyampaikan dalam tiga tahun terakhir Karhutla di Kalteng sangat terkendali. Namun, tahun 2023 ini tetap harus waspada dengan memantapkan kesiapan SDM, sarana prasarana dan anggaran.

“Kita harus siap belajar dari pengalaman yang ada, jangan sampai pengalaman itu tidak menjadi kita matang dan siap dalam menghadapi masalah, apalagi masalah itu merupakan hal-hal yang terulang setiap tahun”, tegas Gubernur.

Ia meminta agar kerja sama dan sinergisitas pemprov dan kabupaten/ kota harus terjalin dengan baik. “Jangan bertindak parsial masing-masing, tanpa terkoordinasi dengan baik”, tutupnya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat, antisipasi bencana, hingga penyelesaian batas desa

Lebih lanjut, Gubernur Sugianto juga menyoroti pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Perhutanan Sosial yang perlu didorong agar masyarakat dengan sendirinya sadar menjaga kawasan hutan yang dikelola.

Lalu dia juga mengingatkan kepada para Bupati untuk terus memperhatikan Desa Tertinggal. “Saya ingatkan juga kepada para Bupati, dari 1.432 Desa di Kalimantan Tengah, saat ini masih ada 3 Desa Sangat Tertinggal dan 229 Desa Tertinggal,” tegasnya.

Tidak hanya meminta para Bupati memperhatikan Desa Tertinggal, Gubernur juga mendorong semua Bupati untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian batas desa di wilayahnya masing-masing, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Bersamaan dengan itu, Sugianto Sabran juga mengungkapkan pentingnya digitalisasi untuk mendukung percepatan pembangunan, mendongkrak pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalteng.

Antisipasi potensi terjadinya bencana lain akibat curah hujan tinggi yang terjadi di beberapa wilayah seperti Gunung Mas dan DAS Barito yang mengalami banjir, juga menjadi hal yang dibahas oleh sang Gubernur.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Sugianto Sabran juga menegaskan bahwa bersinergi dan berkolaborasi adalah kunci utama untuk memajukan berbagai sektor pembangunan daerah dan menyejahterakan masyarakat Kalteng.

Dalam rapat koordinasi ini, ditunjukkan juga paparan dari sejumlah stakeholders terkait, antara lain paparan Bank Indonesia Mengenai Evaluasi TPID dan TP2DD, paparan BMKG terkait Perkiraan Cuaca Kalteng paparan Penanganan Karhutla oleh Danrem 102/PJG, paparan Penanganan Karhutla oleh Kapolda dan paparan Ketua Tim Asistensi dan Supervisi Penanganan Karhutla Mabes Polri.

Adapun peserta Rapat Koordinasi Daerah kali ini berjumlah sekitar 600 orang, terdiri dari Anggota Forkopimda Provinsi, Bupati dan Wali Kota beserta Forkopimda Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi, Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Kepemudaan, dan Lembaga Adat, Akademisi, Mahasiswa, dan seluruh stakeholders terkait.