Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Inilah kabar terbaru soal polemik Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu Jawa Barat.
Setelah sebelumnya dugaan adanya penyebaran ajaran sesat di Ponpes Al Zaytun diinvestigasi oleh pihak terkait, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun kembali buka suara.
Kang Emil, sapaannya, mendukung Kementerian Agama yang akan membekukan izin Ponpes Al Zaytun jika terbukti menyebarkan ajaran sesat.
Selain itu, ia juga menyinggung soal adanya perputaran uang ilegal di Ponpes Al Zaytun.
"Kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dibekukan. Sehingga menghindari perputaran uang ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara," ujar Ridwan Kamil, dikutip dari TribunJabar.id, Senin (3/7/2023).
Ia menambahkan, hal tersebut bisa dilakukan ketika sudah ada kajian.
Baca juga: Kericuhan Pecah saat Pengawal Pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang Halangi Awak Media di Bareskrim
Ridwan Kamil mengatakan, solusi-solusi untuk para santri atau murid yang ada di Al Zaytun juga harus diberikan, sehingga penyelesaian polemik Al Zaytun tak mengorbankan hak pendidikan.
"Harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Jadi, penyelesaian Al-Zaytun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jawa Barat yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana," ungkapnya.
Kementerian Agama sebelumnya mengatakan akan membekukan izin Ponpes Al Zaytun jika terbukti sebarkan kesesatan.
Anna Hasbie, Juru Bicara Kemenag mengungkapkan, pihak kementerian serta ormas Islam sedang melakukan kajian soal hal tersebut.
"Jika Al-Zaytun melakukan pelanggaran berat, menyebarkan paham keagamaan yang diduga sesat, maka kami bisa membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren, termasuk izin madrasahnya," ujar Anna.
Tim Investigasi Rekomendasikan untuk Tutup Al Zaytun
Tim investigasi bentukan Pemprov Jabar sebelumnya mengeluarkan rekomendasi supaya pemerintah menutup Ponpes Al Zaytun karena dianggap akan terus menimbulkan kegaduhan.
Mengutip Kompas.com, hal tersebut disampaikan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, Rafani Akhyar.
Rafani yang juga anggota tim investigasi tersebut melanjutkan, ada kekhawatiran apabila kontroversi terus berlanjut, maka akan terus ada demo.
"Kami khawatir kontroversi dia jalan terus dan makin mengundang kegaduhan. Komponen masyarakat terus akan melakukan demo," ucapnya.
Baca juga: BREAKING NEWS: Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang Tiba di Bareskrim, Hanya Acungkan Jempol
Panji Gumilang Dipanggil Bareskrim
Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP) atas dugaan penistaan agama.
Ia juga dinilai melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Melaporkan saudara Panji Gumilang pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun," kata Ketua Umum DPP FAPP, Ihsan Tanjung, Jumat (23/6/2023).
"Karena ada beberapa pernyataan dari Panji Gumilang yang sudah viral di media massa, media sosial yang menurut analisa kami itu sudah masuk dalam penistaan agama dan pelanggaran UU ITE," lanjutnya.
Pihak Bareskrim Polri pun memanggil Panji Gumilang atas laporan tersebut.
Bareskrim Polri mengambil keterangan pelapor untuk mendalami apakah ada unsur pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang.
Direntur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro pun mengatakan, panji sudah mengonfirmasi kehadirannya siang ini.
Baca juga: Kompolnas: Kasus Panji Gumilang Harus Dituntaskan Agar Ada Kepastian Hukum
"Klarifikasi terhadap saudara Panji Gumilang yang dipanggil hari ini jam 10 tadi sudah dikonfirmasi yang bersangkutan sudah ada di Jakarta dan dimungkinkan sekitar jam 13-14 yang bersangkutan akan hadir memenuhi undangan klarifikasi," kata Djuhandhani kepada wartawan, Senin (3/7/2023).
Djuhandhani mengatakan, pihaknya akan melakukan pendalaman atas laporan yang masuk ke Bareskrim Polri dengan memeriksa Panji.
"Kemudian proses yang sedang berjalan penyidik saat ini sedang melaksanakan penyelidikan," jelasnya.
Pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi ahli dari Kemenag hingga MUI.
"Sedang memeriksa beberapa saksi, juga penyidik sudah mengumpulkan beberapa keterangan dari ahli Kemenag, MUI yang nantinya digunakan apakah itu akan bisa digunakan penyelidikan lebih lanjut," tuturnya.
(Tribunnews.com, Renald/Milani Resti/Abdi Ryanda Shakti)(TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman)(Kompas.com, Dendi Ramdhani)